DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Gabungan Golkar–PKB–PPP DPRK Banda Aceh mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum produktif.
Fraksi menilai berbagai aset mulai dimanfaatkan melalui skema kerja sama yang diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Golkar–PKB–PPP, Faisal Ridha, saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh di Gedung DPRK, Jumat (24/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST didampingi Wakil Ketua Daniel Abdul Wahab dan Dr. Musriadi. Turut hadir Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, unsur Forkopimda, serta anggota DPRK.
Meski mengapresiasi langkah pemerintah, Fraksi Golkar–PKB–PPP menegaskan seluruh pemanfaatan aset daerah harus dilakukan secara terbuka, profesional, dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Fraksi juga meminta inventarisasi, penataan administrasi, serta penyelesaian legalitas aset dipercepat agar seluruh aset dapat dimanfaatkan secara optimal dan terhindar dari sengketa maupun penyalahgunaan.
Selain itu, fraksi menyambut baik komitmen Pemerintah Kota dalam meningkatkan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) dan berpihak kepada masyarakat. Menurut fraksi, anggaran perlu difokuskan pada penyelesaian persoalan strategis seperti peningkatan pelayanan dasar, penanggulangan banjir, penataan kebersihan kota, penguatan UMKM dan ekonomi syariah, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan, serta percepatan transformasi digital pelayanan publik.
“Evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur,” ujar Faisal.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Fraksi Golkar–PKB–PPP memahami penyesuaian target pajak hotel yang mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kebijakan efisiensi pemerintah. Namun, fraksi menegaskan optimalisasi PAD harus dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan perpajakan daerah.
Fraksi juga mengapresiasi peningkatan target pajak restoran dan berharap strategi yang disusun mampu mendukung pencapaiannya tanpa menghambat pertumbuhan dunia usaha.
Di sisi lain, fraksi mendukung optimalisasi aset daerah melalui pemanfaatan pasar yang belum optimal sebagai Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan pembinaan UMKM, pengembangan ekonomi syariah, dan optimalisasi sektor pariwisata sebagai sumber PAD.
Namun, seluruh program tersebut diminta memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, dan evaluasi berkala agar berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kemandirian fiskal daerah.
Fraksi juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur ekonomi, termasuk pengoperasian cold storage, penyempurnaan Banda Aceh Academy, pengembangan destinasi wisata, serta peningkatan investasi melalui percepatan sinkronisasi RDTR dan sistem OSS.
“Percepatan penyelesaian seluruh hambatan administrasi dan teknis harus menjadi prioritas agar fasilitas yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Faisal.
Selain itu, Fraksi Golkar–PKB–PPP mengapresiasi perhatian Pemerintah Kota terhadap penataan kota melalui penertiban bangunan liar, pedagang kaki lima, reklame, jaringan utilitas, menara telekomunikasi, kawasan taman, ruang terbuka hijau, serta peningkatan kualitas drainase dan infrastruktur jalan.
Fraksi berharap seluruh kebijakan penataan kota dilaksanakan secara konsisten, humanis, berkeadilan, serta tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas.
