DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh menangani persoalan banjir secara maksimal dan terencana.
Ia meminta penanganan banjir tidak lagi sebatas pembersihan saluran saat musim hujan, tetapi dilakukan melalui perencanaan terpadu dan berkelanjutan.
Menurut Tuanku Muhammad, banjir dan genangan tidak boleh terus menjadi persoalan tahunan. Pemerintah perlu menyusun masterplan penanganan banjir yang terintegrasi dengan sistem drainase, sungai, kawasan permukiman, serta pengelolaan tata ruang.
Fraksi PKS secara khusus meminta perhatian terhadap sejumlah kawasan yang kerap mengalami genangan saat hujan lebat, di antaranya Doy, Ie Masen Kayee Adang, Pasar Tani, kawasan depan Polda Aceh, serta beberapa titik lainnya.
“Kami meminta adanya pemetaan titik banjir, identifikasi penyebab, jadwal penanganan, dan target pengurangan titik genangan setiap tahun,” kata Tuanku Muhammad.
Selain penanganan banjir, Fraksi PKS juga menyoroti peningkatan kualitas jalan dan konektivitas antarwilayah. Pemerintah diminta menginventarisasi kondisi jalan kota, jalan lingkungan, serta akses menuju pusat kegiatan ekonomi.
Pembangunan jalan, menurut PKS, harus mempertimbangkan keselamatan pengguna, konektivitas antarwilayah, akses masyarakat menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan mobilitas warga.
Fraksi PKS turut meminta penyediaan air bersih dan perluasan jaringan perpipaan menjadi salah satu prioritas dalam APBK Banda Aceh 2027.
Pada sektor pedestrian dan keselamatan jalan, Tuanku Muhammad menegaskan pembangunan trotoar harus disertai pengawasan pemanfaatannya, penertiban parkir di badan jalan, serta penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
“Jangan sampai trotoar yang dibangun dengan anggaran pemerintah justru tidak dapat dimanfaatkan oleh pejalan kaki,” tegasnya.
Terkait pemerataan pembangunan, Fraksi PKS mengusulkan agar setiap kecamatan memperoleh minimal dua usulan prioritas pembangunan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk diperjuangkan masuk dalam APBK setiap tahun.
Usulan tersebut perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan, urgensi, dan kemampuan keuangan daerah.
“Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi harus menjangkau seluruh kecamatan dan gampong,” ujarnya. []
