DONYAPOST, Banda Aceh — Fraksi Partai Demokrat DPRK Banda Aceh menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp82,64 miliar dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran 2027.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh diminta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengefisienkan belanja, serta memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Aiyub Bukhari, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Qanun APBK Banda Aceh 2027, Selasa (10/11/2026).
Aiyub mengatakan, Fraksi Demokrat memandang penyusunan anggaran sebagai komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Fraksinya juga menyambut tema pembangunan 2027, yakni “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan”.
Namun, sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah, Demokrat menilai kebijakan anggaran harus disusun secara berkeadilan, berdampak, dan berkelanjutan.
“Sikap kami jelas: anggaran bukan sekadar angka, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara lahir dan batin,” ujar Aiyub.
Berdasarkan dokumen yang dicermati Fraksi Demokrat, pendapatan daerah dalam Rancangan APBK 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.351.204.741.633 atau sekitar Rp1,35 triliun. Angka tersebut turun Rp82.646.246.505 atau 5,76 persen dibandingkan tahun 2026, terutama akibat kebijakan efisiensi dana transfer pemerintah pusat.
Demokrat menilai kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi kemampuan fiskal daerah. Apalagi, berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRK Banda Aceh, pendapatan transfer masih mendominasi dengan porsi 58,20 persen, sedangkan PAD baru sekitar 28,37 persen.
Ketergantungan tersebut dinilai membuat pembangunan daerah rentan terhadap perubahan kebijakan transfer pusat.
Karena itu, Fraksi Demokrat mendesak pemerintah kota melakukan tiga langkah utama, yakni meningkatkan PAD secara terukur dan berkeadilan melalui optimalisasi retribusi serta digitalisasi layanan, mereformasi belanja agar berdampak langsung terhadap masyarakat, serta menghindari defisit yang tidak perlu demi menjaga disiplin fiskal.
Soroti minimnya belanja modal dan persoalan banjir
Dalam sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, Fraksi Demokrat menyoroti alokasi belanja modal 2027 yang direncanakan sebesar Rp100,544 miliar atau sekitar 7,44 persen dari total belanja daerah.
Dengan porsi tersebut, Demokrat meminta pemerintah memastikan setiap belanja modal diarahkan pada pembangunan aset produktif yang langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Prioritas yang harus diperhatikan meliputi peningkatan jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, distribusi air bersih, pengelolaan persampahan, serta penyediaan ruang publik yang layak.
Fraksi Demokrat juga menyampaikan sejumlah persoalan spesifik yang membutuhkan penanganan, di antaranya pipanisasi air bersih di Gampong Ilie dan Alue Naga, penanganan genangan di Doy, Ie Masen Kayee Adang, dan kawasan Pasar Tani, serta revitalisasi Taman Putroe Phang yang dinilai sudah tidak tertata.
Terkait pengelolaan sampah, Demokrat mendukung inovasi retribusi sampah digital melalui aplikasi e-Resam yang digagas Dinas Lingkungan Hidup. Namun, penerapannya harus disertai pengawasan armada dan penegakan disiplin agar tidak terjadi ceceran sampah di badan jalan.
Demokrat juga mendorong penerapan spatial budgeting atau penganggaran berbasis kebutuhan wilayah agar pembangunan tidak terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi merata hingga seluruh gampong.
Pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat
Di sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menegaskan bahwa anggaran harus diarahkan bukan hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga pemerataan sarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik antarkecamatan, peningkatan kompetensi guru, dan digitalisasi pembelajaran.
Dinas Pendidikan juga didorong menetapkan indikator kinerja berbasis hasil, seperti peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan kualitas lulusan yang berdaya saing.
Sementara di bidang kesehatan, Demokrat meminta penguatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan stunting, pengendalian penyakit menular, serta peningkatan kualitas pelayanan puskesmas.
Alokasi anggaran kesehatan juga diharapkan lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif, didukung integrasi data kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
Untuk memperkuat ekonomi masyarakat, Fraksi Demokrat mendorong dukungan permodalan dan pelatihan UMKM yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata syariah, serta pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong juga dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi lokal.
“Kami juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan pariwisata syariah sebagai sektor potensial penggerak ekonomi kota, serta pembentukan klaster ekonomi berbasis gampong untuk memperkuat ekonomi lokal,” sebut Aiyub.
Ingatkan pengawasan belanja dan aset daerah
Fraksi Demokrat turut mengapresiasi komitmen pemerintah mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan minimal 20 persen dari belanja daerah, menjaga alokasi kesehatan, serta mengalokasikan Dana Gampong sebesar 10 persen dari Dana Transfer Umum sesuai formulasi yang ditentukan.
Namun, seluruh alokasi tersebut harus terukur, tepat sasaran, dan konsisten dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.
Demokrat juga mencatat penurunan alokasi Dana Desa yang signifikan. Karena itu, optimalisasi Alokasi Dana Gampong harus diikuti pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.
Dalam tata kelola pemerintahan, Fraksi Demokrat meminta penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan sistem merit secara konsisten.
Pengawasan belanja juga harus diperketat, terutama belanja operasi yang mencapai sekitar Rp1,17 triliun, agar tidak terjadi pemborosan dan kebocoran anggaran.
Selain itu, pemerintah diminta melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah, termasuk gedung-gedung terbengkalai yang berpotensi membahayakan keselamatan warga sekaligus membebani anggaran pemeliharaan.
Menutup pandangan fraksinya, Aiyub menegaskan bahwa setiap program dalam APBK 2027 harus memiliki rencana kerja konkret, indikator kinerja yang jelas, dan target terukur yang dapat dievaluasi secara berkala.
Fraksi Demokrat juga meminta penguatan sinergi eksekutif dan legislatif serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran. APBK 2027 harus bebas dari kepentingan politik jangka pendek dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan warga.
Atas berbagai catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Qanun APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut, dengan harapan seluruh masukan dan rekomendasi mendapat perhatian serius pemerintah kota. []
