Indeks
Berita  

Lantik Sekda Definitif, Al-Farlaky Minta Birokrasi Aceh Timur Berbenah

DONYAPOST, Idi – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky meminta Sekretaris Daerah (Sekda) T. Reza Rizki membenahi disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan ketimpangan beban kerja di lingkungan pemerintahan.

Ia menyoroti masih adanya instansi yang hanya mengandalkan segelintir pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara personel lainnya belum diberdayakan secara maksimal.

Penegasan itu disampaikan Al-Farlaky saat melantik T. Reza Rizki sebagai Sekda definitif Kabupaten Aceh Timur di Aula Serbaguna Idi, Rabu (18/7/2026). Pelantikan tersebut disaksikan unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan tamu undangan.

Al-Farlaky menegaskan, Sekda memiliki posisi strategis sebagai poros koordinasi pemerintahan daerah. Karena itu, Sekda tidak hanya bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, tetapi juga harus memastikan seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah kebijakan.

“Jabatan Sekda ini merupakan jabatan yang sangat strategis dalam jajaran birokrasi pemerintahan. Sekda menjadi poros koordinasi lintas sektoral, bukan hanya melakukan koordinasi internal, tetapi juga harus mampu membangun koordinasi eksternal serta memastikan kebijakan dan program antarperangkat daerah berjalan dengan baik,” tegas Al-Farlaky.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan Bupati adalah belum meratanya pembagian tugas dan pemberdayaan pegawai di sejumlah instansi.

Ia mengaku masih menemukan satuan kerja yang hanya mengandalkan sekitar enam hingga sepuluh orang untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan, sementara pegawai lainnya belum dilibatkan secara optimal.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan beban kerja sekaligus menghambat pencapaian target organisasi.

Al-Farlaky menduga persoalan itu dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan kemampuan sumber daya manusia hingga rendahnya kedisiplinan aparatur.

Karena itu, ia meminta Sekda bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta perangkat daerah terkait memperkuat pembinaan dan pengawasan. Seluruh ASN harus mendapatkan tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas masing-masing.

“Jangan sampai dalam satu instansi hanya beberapa orang yang bekerja, sementara yang lainnya tidak dilibatkan. Ini harus menjadi perhatian bersama. Pembinaan aparatur dan kedisiplinan harus diperkuat agar seluruh personel dapat berkontribusi terhadap kinerja organisasi,” ujarnya.

Selain pembenahan disiplin dan pemerataan beban kerja, Al-Farlaky meminta Sekda memperkuat koordinasi antarlembaga. Ia mengingatkan, peningkatan kinerja pemerintahan tidak bisa hanya dibebankan kepada bupati, sekda, maupun para asisten.

Seluruh kepala OPD hingga jajaran staf harus memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan kebijakan pemerintah.

“Perlu kerja sama yang kuat. Tidak mungkin semua arahan dan instruksi pimpinan bisa berjalan apabila tidak didukung oleh seluruh personel di masing-masing satuan kerja. Semua harus mengambil bagian dan bekerja sesuai tugas serta tanggung jawabnya,” tegasnya.

Al-Farlaky juga meminta seluruh kepala OPD dan camat memahami visi dan misi Kabupaten Aceh Timur sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, menentukan program, dan melaksanakan pembangunan.

Menurutnya, visi dan misi daerah bukan sekadar dokumen formal, melainkan kompas yang harus menjadi acuan seluruh jajaran pemerintahan dalam bekerja.

Dengan memahami arah pembangunan daerah, kepala OPD dan camat diharapkan mampu mengambil inisiatif serta menjalankan program sesuai tugas dan kewenangannya tanpa harus selalu menunggu instruksi pimpinan.

“Visi dan misi ini penting untuk dipahami bersama. Saya ingin kepala OPD dan camat menjadikannya sebagai pedoman dalam bekerja. Sepanjang program yang dilaksanakan masih sejalan dengan visi dan misi daerah, silakan dijalankan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” ujar Al-Farlaky.

Sebaliknya, apabila terdapat kebijakan atau program yang berada di luar koridor visi dan misi daerah, perangkat daerah diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan agar tidak terjadi penyimpangan arah pembangunan.

Al-Farlaky berharap pelantikan Sekda definitif menjadi momentum konsolidasi birokrasi, peningkatan kualitas aparatur, dan penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.

Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan Aceh Timur tidak cukup hanya ditopang program dan kebijakan yang baik, tetapi juga membutuhkan birokrasi yang solid, ASN yang disiplin, serta kesamaan visi seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan demikian, setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan bermuara pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.[]

Exit mobile version