DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Langkah ini dinilai penting bukan hanya untuk memulihkan lahan, tetapi juga mengembalikan aktivitas petani, meningkatkan produksi pangan, dan menggerakkan kembali ekonomi Aceh.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, M.PA, mengatakan pemulihan lahan harus dilakukan secara cepat dan terintegrasi dengan perbaikan irigasi serta infrastruktur pendukung.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar M. Nasir saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Forum bertema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi” itu menjadi wadah memperkuat koordinasi pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian.
M. Nasir menyebutkan, bencana hidrometeorologi berdampak pada sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan. Dari luasan tersebut, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan saat ini telah memasuki proses pemulihan.
Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan sekitar Rp2,5 triliun bagi pemulihan Aceh. Dari jumlah itu, sekitar Rp515,2 miliar dialokasikan kepada Pemerintah Aceh.
Hingga 11 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp264,4 miliar atau 51,3 persen.
Menurut M. Nasir, percepatan rehabilitasi tidak cukup hanya dengan mengembalikan kondisi lahan. Pemerintah juga harus memastikan jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung kembali berfungsi sehingga lahan dapat segera ditanami dan produktivitas pertanian pulih.
Dengan demikian, manfaat pemulihan diharapkan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kembalinya petani bekerja, meningkatnya produksi pangan hingga bergeraknya kembali aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Upaya tersebut dinilai semakin penting karena perekonomian Aceh mulai menunjukkan pertumbuhan. Pada Triwulan II 2026, ekonomi Aceh tumbuh 4,86 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan Semester I 2026 tercatat 4,48 persen.
Karena itu, Sekda berharap AEF tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terkoordinasi untuk mempercepat pemulihan.
Pemerintah Aceh, kata dia, siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi hingga lahan pertanian kembali produktif.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, di antaranya Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan. []
