DONYAPOST, Banda Aceh — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menyampaikan masukan dan catatan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027.
Hal itu disampaikan Tuanku Muhammad selaku pelapor Banggar Dewan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Utama Gedung Dewan Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Dalam laporannya, Tuanku Muhammad menyoroti ketergantungan fiskal terhadap dana transfer. Porsi pendapatan transfer mencapai 70,56 persen dari total pendapatan, sementara porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 28,37 persen. Hal ini dinilai sangat rentan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Menurutnya, jika tidak hati-hati, kondisi tersebut dapat menimbulkan utang belanja pada tahun berikutnya. Karena itu, perlu diteliti secara saksama kebijakan tagging dalam dana transfer 2027. Untuk itu, Badan Anggaran meminta Wali Kota memberikan penjelasan secara lebih rinci.
Belanja modal Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp100.495.336.284 atau sekitar 6,97 persen dari total belanja daerah. Badan Anggaran meminta agar belanja modal benar-benar diarahkan kepada pembangunan aset yang dibutuhkan, digunakan, dipelihara, dan memberikan manfaat.
“Secara khusus, Badan Anggaran meminta agar Pemerintah Kota memberikan prioritas terhadap jalan dan konektivitas, drainase dan pengendalian banjir, air bersih, persampahan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pedestrian, ruang publik serta infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Lebih lanjut, Tuanku Muhammad meminta agar semua OPD pengelola PAD menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian PAD yang sudah ditargetkan.
Badan Anggaran juga meminta agar penertiban pada area pedestrian dilakukan secara kontinu oleh dinas terkait, mengingat masih ada perilaku oknum yang belum tertib.
Kemudian, program-program yang disusun oleh Banda Aceh Academy (BAA) agar difokuskan juga pada kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Banda Aceh.
Salah satu sumber daya yang dimiliki Kota Banda Aceh adalah sektor kelautan, salah satunya kawasan tambak. Namun, di Kecamatan Kutaraja kondisi lahan tambak justru sudah sangat memprihatinkan.
Untuk itu, Badan Anggaran meminta Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi guna mendukung program yang digagas pemerintah pusat, yakni Gampong Nelayan.
“Badan Anggaran meminta agar Dinas PUPR dapat berkolaborasi dengan PDAM terkait pipanisasi yang belum tuntas di Gampong Ilie dan kawasan Alue Naga. Banggar juga meminta dinas untuk menindaklanjuti kondisi drainase di wilayah Doy, Ie Masen Kayee Adang, kawasan Pasar Tani yang selalu tergenang dan banjir pada saat hujan,” ujar Tuanku Muhammad.
Terkait usulan masyarakat yang disampaikan saat Musrenbang, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota agar minimal ada dua usulan per kecamatan setiap tahunnya yang menjadi prioritas dalam anggaran sehingga nantinya di akhir kepemimpinan Wali Kota program-program tersebut dapat berproses.
“Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan wajib di Dinas PUPR. Yang menjadi catatan penting adalah agar segala hal yang menyangkut pelayanan dasar seperti kebutuhan air bersih, jalan dan drainase untuk penanganan banjir harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kota.”
Kondisi tepi jalan dalam kawasan Kota Banda Aceh saat ini banyak ruas yang dijadikan sebagai area parkir. Bila kondisi ini terus dibiarkan, tentu mengganggu pengguna jalan dan mengancam keselamatan.
Untuk itu, Banggar meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan berkala terhadap area-area parkir yang dikelola demi kenyamanan pengendara dan masyarakat.
“Keberadaan rusunawa yang merupakan salah satu sektor penyumbang PAD untuk Kota Banda Aceh tentu harus diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang representatif. Untuk itu, kami meminta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengalokasikan anggaran biaya rehab dan pemeliharaan rusunawa,” sebut Tuanku Muhammad.
Badan Anggaran meminta Dinas Lingkungan Hidup berinovasi dalam pengutipan retribusi sampah dan dikelola secara digital (non-tunai) melalui aplikasi e-Resam guna mengoptimalkan capaian target PAD.
Dinas juga diminta melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi truk yang sudah keropos sehingga bocoran cairan/limbah tidak tercecer di jalanan saat pengangkutan.
Pengecekan berkala juga dilakukan terhadap kondisi pepohonan yang sudah rapuh/rawan dan membahayakan masyarakat. Segera lakukan revitalisasi Taman Putroe Phang yang saat ini sudah sangat kotor dan tidak tertata sehingga dapat kembali menjadi destinasi wisata kota dan dapat dimanfaatkan oleh warga.
Ketersediaan CCTV guna memantau kondisi kota dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama pada lokasi taman-taman kota, area pasar dan keramaian lainnya, juga perlu perhatian dari OPD terkait.
Badan Anggaran meminta BPKK untuk melakukan inventarisasi kembali gedung/bangunan yang tidak fungsional/terbengkalai dalam wilayah Kota Banda Aceh agar tidak membahayakan warga karena faktor umur bangunan, di samping juga merusak wajah kota.
Terkait bangunan escape building dan bangunan-bangunan lainnya yang terbengkalai, agar dicarikan inovasi agar dapat dimanfaatkan kembali.
Pihaknya meminta RSUD Meuraxa untuk fokus secara bertahap melakukan perbaikan sarana dan prasarana pada ruangan-ruangan kelas I-IV sehingga layanan yang diberikan kepada pasien menjadi lebih baik.
RSUD Meuraxa agar dapat melakukan pengadaan hibah kursi roda/tongkat bagi warga ber-KTP Banda Aceh dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit. Perbaiki dan tingkatkan layanan kepada masyarakat sehingga RSUD Meuraxa menjadi RS rujukan utama dibandingkan dengan RS yang baru hadir.
“Badan Anggaran meminta BPSDM untuk serius dalam hal pengaturan, penempatan dan rotasi kepala-kepala sekolah agar mutu dan kualitas pendidikan Kota Banda Aceh benar-benar semakin baik. Meminta Dinas Pendidikan agar berupaya menciptakan sekolah unggul di setiap zona sehingga terjadi pemerataan mutu siswa dan sekolah,” kata politisi PKS itu.
Lebih lanjut, Badan Anggaran meminta dinas terkait untuk terus mendorong peran muhtasib gampong dalam melakukan upaya preventif pencegahan maksiat dan meminta TAPK untuk dapat mengkaji kembali besaran honorarium muhtasib gampong yang merupakan pengawasan amar ma’ruf nahi munkar di tingkat masyarakat.
Badan Anggaran meminta agar Dinas Tenaga Kerja dapat mengalokasikan kembali anggaran kegiatan Job Fair guna menjembatani fresh graduate, masyarakat dan dunia kerja.
Terkait masih minimnya biaya yang diberikan kepada panglima laot agar dapat disesuaikan kembali mengingat beban tugas yang mereka laksanakan, terutama terhadap masyarakat nelayan.
“Badan Anggaran meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara kontinu terhadap SPPG yang sudah ada dan yang akan dibentuk, bagaimana kondisi dapur dan sumber air yang digunakan sehingga program MBG yang digagas oleh Pemerintah benar-benar berjalan sesuai harapan. Begitu juga terhadap depot-depot air isi ulang agar dicek kandungan logam besi, kapur dan zat lainnya yang dapat membahayakan bila dikonsumsi,” tutur Tuanku Muhammad.
Rapat yang berlangsung pukul 16.30 WIB ini dipimpin Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab yang turut didampingi Ketua DPRK Irwansyah, ST, dan Wakil Ketua II Dr Musriadi.
Turut hadir Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal dan segenap anggota DPRK lainnya. []
