DONYAPOST, Banda Aceh – Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mendukung inovasi Tim Riset Universitas Syiah Kuala (USK) yang memanfaatkan lumpur dan pasir atau sedimen pascabencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick.
Mualem menilai inovasi tersebut berpotensi mengubah material yang selama ini menjadi persoalan lingkungan menjadi bahan konstruksi yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nurlis, Mualem berharap hasil penelitian USK tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi Aceh, terutama dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Dukungan tersebut kemudian ditindaklanjuti Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun dengan menggerakkan jajaran Pemerintah Aceh untuk memfasilitasi pengembangan penelitian Aceh Brick.
Pembahasan dilakukan dalam rapat khusus di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh, Selasa (11 Agustus 2026). Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Robby.
Tim Riset USK yang juga ahli beton ringan, Prof Dr Ir Abdullah, menjelaskan Aceh Brick memiliki keunggulan dari sisi bobot yang lebih ringan. Kondisi tersebut membuatnya berpotensi digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau.
Material yang ringan juga memudahkan proses pengangkutan ke wilayah pelosok. Salah satu potensi pemanfaatannya adalah untuk jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” ujar Abdullah.
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, turut menyambut baik pemanfaatan lumpur dan pasir pascabencana menjadi Aceh Brick.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” kata Indra.
Balai Jakon, kata Indra, menyiapkan dukungan melalui kegiatan pembinaan atau percontohan serta pelatihan kelompok masyarakat dalam memproduksi bata ringan.
Namun, Pemerintah Aceh menegaskan pemanfaatan material hasil bencana harus didasarkan pada hasil uji teknis dan kelayakan material.
“Sebab, setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang dapat berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis,” kata Robby.
USK dan Balai Jakon selanjutnya akan melakukan penilaian bersama terhadap peluang kerja sama dan transfer ilmu pengetahuan serta teknologi pengolahan bata ringan.
Tindak lanjut yang disiapkan meliputi penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyiapan model produksi yang dapat diterapkan kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, penyiapan lokasi percontohan, pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pengembangan pemanfaatannya dalam program rehab-rekon 2026–2028.
Pemerintah Aceh menilai pengembangan Aceh Brick memiliki manfaat strategis, antara lain mempercepat pembersihan lumpur dan pasir atau sedimen pascabencana, menyediakan material alternatif untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi, serta membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat terdampak.
Meski demikian, Aceh Brick belum dapat langsung digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah. Produk tersebut masih harus melalui uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, dan pembuktian kinerja agar penggunaannya aman serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” kata Robby.[]
