DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, mengusulkan pembentukan Komite Penanggulangan AIDS sebagai langkah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Banda Aceh.
Menurut Irwansyah, penanganan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga kesehatan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan usai menerima paparan Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS dan tuberkulosis (TBC) di Banda Aceh, dalam pertemuan di ruang rapat pimpinan DPRK Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
“Saya mendorong agar segera dibentuk Komite Penanggulangan AIDS. Nanti persoalan ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki melalui kolaborasi bersama,” kata Irwansyah.
Politikus PKS itu mengatakan, komite tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi berbagai pihak untuk memperkuat sosialisasi, edukasi, skrining, hingga upaya pencegahan HIV/AIDS secara lebih terarah.
Berdasarkan data yang dipaparkan Adinkes, sejak 2008 hingga saat ini tercatat 918 kasus HIV/AIDS di Banda Aceh. Sementara sepanjang Januari hingga akhir Juli 2026 ditemukan 43 kasus baru.
Menanggapi permintaan dukungan Adinkes terhadap program pencegahan HIV/AIDS dan TBC, Irwansyah menegaskan DPRK siap memberikan dukungan, baik dari sisi penganggaran maupun sebagai fasilitator.
Ia juga mengusulkan agar DPRK mengundang berbagai instansi pemerintah, perusahaan, dan lembaga di Banda Aceh dalam sebuah forum bersama untuk membangun komitmen melakukan skrining kesehatan di lingkungan kerja masing-masing.
“Nanti lembaga-lembaga didorong agar memiliki langkah dan tekad yang sama dalam menghadapi persoalan ini,” ujarnya.
Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan saat ini pihaknya memprioritaskan penanganan HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Namun pada tahap awal, fokus kegiatan diarahkan pada HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan lintas sektor.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, mengungkapkan kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.
Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 pasien merupakan warga ber-KTP Banda Aceh, sedangkan sisanya berasal dari daerah lain yang berdomisili atau menjalani pengobatan di ibu kota provinsi tersebut.
Saat ini Banda Aceh memiliki 21 layanan pengobatan HIV/AIDS dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, Puskesmas Meuraxa, dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.
Dr. Rayhan juga menyampaikan bahwa 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia. Hingga akhir Juli 2026, tercatat 43 kasus baru, dengan salah satu faktor risiko terbesar berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (men who have sex with men/MSM).
Selain HIV/AIDS, Adinkes turut menyoroti tingginya kasus tuberkulosis (TBC). Menurut Media Yulizar, penyakit tersebut sangat mudah menular sehingga membutuhkan deteksi dini melalui skrining.
“Jika dalam satu rumah ada lima orang dan satu positif TBC, maka empat anggota keluarga lainnya juga harus menjalani pengobatan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Karena itu, Adinkes meminta dukungan DPRK Banda Aceh untuk membantu penyediaan anggaran bagi kegiatan skrining, edukasi, sosialisasi, serta kampanye pencegahan HIV/AIDS dan TBC.
Mereka juga berharap perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) ikut mendukung pemeriksaan kesehatan bagi karyawan beserta keluarganya.
Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, menilai temuan 43 kasus baru HIV/AIDS sepanjang tahun ini menunjukkan persoalan tersebut masih menjadi ancaman serius.
Ia mengingatkan Aceh sebelumnya pernah memiliki Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang aktif menjalankan berbagai program pencegahan. Karena itu, Musriadi mendukung usulan pembentukan komite khusus sebagaimana disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh.
Menurutnya, pengendalian HIV/AIDS maupun TBC hanya akan efektif apabila melibatkan berbagai lembaga dan instansi secara terpadu sehingga upaya pencegahan, penanganan, dan penurunan jumlah kasus dapat berjalan lebih optimal.[]
