DONYAPOST, Banda Aceh — Suara warga Banda Aceh kini tidak selalu datang dari ruang sidang, balai gampong, meunasah atau warung kopi. Banyak di antaranya justru muncul dari layar ponsel.
Keluhan tentang jalan rusak, pelayanan publik, kebutuhan warga, persoalan sosial hingga kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan kini bisa disampaikan hanya melalui sebuah unggahan, komentar atau pesan singkat.
Ruang digital itulah yang turut dimanfaatkan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, sebagai bagian dari cara mendengar dan merespons aspirasi masyarakat.
Responsivitas tersebut mengantarkan Irwansyah menerima Serambi Award 2026 atas perannya sebagai wakil rakyat yang dinilai aktif dan tanggap terhadap berbagai persoalan warga Kota Banda Aceh.
Penghargaan tersebut diserahkan Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin M Nur, dan Pemimpin Perusahaan Serambi Indonesia, Firdaus Darwis, dalam malam penganugerahan di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (29/8/2026) malam.
Irwansyah hadir menerima penghargaan tersebut didampingi istrinya, dr. Rizka Aditya, S.POG.
Bagi Irwansyah, penghargaan itu bukan kali pertama. Ia sebelumnya juga pernah menerima Serambi Award dalam kategori kepedulian terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
Namun, penghargaan tahun ini memiliki makna berbeda. Ia dinilai bukan sekadar aktif menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran, tetapi juga cepat merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dari Komentar Menjadi Tindakan
Dua periode menjadi anggota DPRK dan kini memasuki periode ketiga, Irwansyah memahami bahwa pola masyarakat menyampaikan aspirasi telah berubah.
Masyarakat tidak lagi harus menunggu pertemuan resmi dengan wakil rakyat untuk menyampaikan keluhan.
Di media sosial miliknya, warga dapat menyampaikan persoalan melalui kolom komentar maupun pesan langsung. Aduannya beragam, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, persoalan sosial hingga kebutuhan sehari-hari.
Bagi Irwansyah, media sosial bukan sekadar ruang untuk membagikan aktivitas sebagai pejabat publik. Ia menjadikannya semacam “posko” aspirasi digital.
Dari sana, berbagai persoalan yang disampaikan warga kemudian diupayakan untuk ditindaklanjuti melalui lembaga DPRK maupun koordinasi dengan pihak terkait.
Cara tersebut membuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi lebih dekat. Warga tidak hanya melihat aktivitas politikus ketika berada di ruang sidang, tetapi juga dapat berinteraksi langsung ketika menghadapi persoalan.
Respons Saat Krisis
Responsivitas Irwansyah semakin terlihat ketika Aceh menghadapi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun lalu yang kemudian berlanjut dengan kondisi darurat hingga awal tahun.
Meski Banda Aceh tidak menjadi daerah yang mengalami dampak bencana terparah, warga kota tetap merasakan berbagai persoalan sebagai imbas kondisi tersebut.
Krisis BBM, LPG, listrik hingga kebutuhan pokok menjadi persoalan yang ikut dirasakan masyarakat.
Sebagai Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah mengambil peran untuk menyerap keluhan warga dan mendorong penyelesaiannya. Posisi yang dimilikinya digunakan untuk menghubungkan persoalan masyarakat dengan pemerintah dan instansi terkait.
Bagi warga, respons cepat semacam itu menjadi penting. Sebab, ukuran keberadaan seorang wakil rakyat bukan hanya terlihat ketika rapat berlangsung, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan tempat untuk menyampaikan persoalan.
Kepedulian Irwansyah juga tidak terbatas pada isu kebijakan publik.
Dalam kehidupan sehari-hari, ia aktif merespons persoalan sosial dan keagamaan. Ketika sebuah masjid atau meunasah membutuhkan fasilitas, ia ikut mengadvokasi kebutuhan tersebut.
Begitu pula ketika menemukan warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Irwansyah mendorong agar kebutuhan tersebut mendapat perhatian melalui program pembangunan maupun rehabilitasi rumah.
Setidaknya 19 rumah kaum dhuafa telah diadvokasinya.
Jabatan sebagai Jalan untuk Memberi Manfaat
Irwansyah merupakan politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia pertama kali dipercaya menjadi anggota DPRK Banda Aceh pada 2014 melalui daerah pemilihan Banda Raya-Jaya Baru.
Politisi kelahiran Aceh Barat dan alumni Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) itu kini memasuki periode ketiga sebagai legislator.
Pada periode 2024-2029, ia dipercaya memimpin DPRK Banda Aceh.
Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa jabatan politik baginya tidak berhenti pada posisi dan kewenangan. Jabatan justru menjadi instrumen untuk memperjuangkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Serambi Award 2026 kemudian menjadi pengakuan atas pola kerja tersebut.
Penghargaan itu diberikan bersama sejumlah bupati dan wali kota serta tokoh dari berbagai bidang yang dinilai memberikan kontribusi terhadap Aceh.
Bagi Irwansyah, menjadi wakil rakyat berarti harus mampu mendengar suara masyarakat di mana pun suara itu muncul.
Termasuk di ruang digital.
Sebab, ketika warga mengeluhkan sesuatu melalui layar ponsel, di balik komentar dan pesan tersebut tetap ada kebutuhan nyata yang menunggu untuk diperjuangkan.
Dan bagi seorang wakil rakyat, mendengar adalah langkah pertama. Yang lebih penting adalah memastikan suara itu berujung pada tindakan.
