DONYAPOST, Banda Aceh — Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyiapkan dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun untuk pemulihan sektor pertanian Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026), didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Menurut M. Nasir, dukungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta terkait penanganan dampak bencana terhadap sektor pertanian dan perkebunan di Aceh.
“Total dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian mencapai Rp2,5 triliun yang diperuntukkan bagi pemulihan sektor pertanian, khususnya sawah dan perkebunan yang terdampak bencana hidrometeorologi,” kata M. Nasir.
Dari total dukungan tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah. Anggaran itu terdiri atas alokasi untuk Pemerintah Provinsi Aceh sebesar Rp9,7 miliar dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp505,3 miliar.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah tersebut telah mencapai 50,3 persen.
M. Nasir menegaskan, anggaran Satker Daerah tersebut tidak berada di kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota. Dana tersebut berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan alat dan mesin pertanian, pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, termasuk benih padi dan jagung serta bibit kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Menurut M. Nasir, dukungan Rp2 triliun itu tidak disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah daerah. Bantuan diberikan melalui program dan barang dari Kementerian Pertanian yang selanjutnya diterima langsung oleh penerima manfaat.
Saat ini, pelaksanaannya masih berada pada tahap pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi, dan proses pembibitan. Sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota.
57.485 Hektare Sawah Terdampak
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi telah berdampak terhadap 57.485 hektare sawah.
Luas tersebut terdiri atas 27.437 hektare rusak ringan, 13.651 hektare rusak sedang, 16.276 hektare rusak berat, dan 120 hektare sawah hilang.
Untuk lahan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, proses optimalisasi dan rehabilitasi telah berjalan dengan cakupan 40.852 hektare.
Sementara di sektor perkebunan, luas lahan yang terdampak mencapai 60.438 hektare. Dari jumlah tersebut, pemulihan telah berlangsung pada 40.418 hektare melalui tahapan pengajuan CPCL, verifikasi, dan pembibitan.
Program pemulihan perkebunan tersebut dilaksanakan melalui Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian di Medan.
Pemerintah Aceh menegaskan seluruh proses penyaluran bantuan dan pemulihan sektor pertanian terus berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan Kementerian Pertanian.
Pemerintah berharap dukungan tersebut dapat mempercepat pemulihan lahan pertanian dan perkebunan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya petani yang terdampak bencana, dapat kembali berjalan. []
