DONYAPOST, Banda Aceh – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melantik 119 pengurus Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh masa khidmat 2026–2031 di Hotel Grand Aceh Syariah, Lamdom, Banda Aceh, Sabtu (27/6/2026) malam.
Dalam kepengurusan baru tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Prof Dr Mujiburrahman MAg, dipercaya menjabat Katib Syuriyah.
Pelantikan dilakukan langsung oleh Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Cholil Nafis didampingi Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen PBNU KH Amir Ma’ruf, serta dihadiri ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Aceh.
Berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 189/PB.01/A.II.01.44/99/04/2026, Tgk H Nuruzzahri Yahya (Waled NU) ditetapkan sebagai Rais Syuriyah, sedangkan Tgk H Faisal Ali MPd menjabat Ketua Tanfidziyah PWNU Aceh periode 2026–2031.
Sebagai Katib Syuriyah, Mujiburrahman akan mendampingi Rais Syuriyah dalam menjalankan fungsi administrasi, dokumentasi, serta penyusunan keputusan-keputusan keagamaan di lingkungan PWNU Aceh.
Masuknya Mujiburrahman ke jajaran Syuriyah memperkuat representasi kalangan akademisi dalam kepemimpinan NU Aceh. Sebelumnya, ia pernah menjabat Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif PWNU Aceh periode 2021–2026, anggota A’wan PWNU Aceh, dan kini juga menjabat Wakil Ketua Dewan Penasehat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Aceh. Mujiburrahman telah menjadi kader Nahdlatul Ulama sejak mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) PMII Banda Aceh pada 1992.
Usai pelantikan, Mujiburrahman mengatakan keterlibatan akademisi dalam kepengurusan NU merupakan ikhtiar memperkuat sinergi antara tradisi keulamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
“NU sejak awal dibangun di atas tradisi ilmu. Kehadiran akademisi bukan untuk menggantikan peran ulama, melainkan memperkuat kerja-kerja keumatan melalui pendekatan yang lebih sistematis, berbasis riset, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujarnya.
Menurutnya, akademisi dapat menjadi mitra strategis para ulama dalam menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penguatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, hingga perumusan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan.
“Yang kita bangun adalah kemitraan ilmu dan hikmah. Ulama menjaga otoritas keagamaan dan tradisi, sementara akademisi menghadirkan metodologi, penelitian, dan inovasi. Ketika keduanya berjalan bersama, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat luas,” kata Mujiburrahman.
