DONYAPOST, Sumedang – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Sumedang, Jawa Barat.
Pada pembukaan pelatihan, Senin (29/6/2026), Muhammad Nasir mendapat kehormatan mewakili seluruh peserta dalam prosesi penyematan tanda peserta.
Pelatihan yang dibuka Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, tersebut diikuti 44 pejabat pimpinan tinggi dari berbagai kementerian, kepolisian, lembaga negara, dan pemerintah daerah di Indonesia.
Kepercayaan kepada Muhammad Nasir untuk mewakili peserta pada seremoni pembukaan menjadi simbol dimulainya rangkaian pendidikan kepemimpinan bagi para pejabat strategis yang dipersiapkan menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Dalam kegiatan itu, Sekda Aceh didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh Bidang Pembangunan, SDM, Saintek, Pendidikan dan Kesejahteraan Gender, Faisal Rizal Hasan, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat.
PKN Tingkat I merupakan program pengembangan kompetensi bagi pejabat pimpinan tinggi yang bertujuan membentuk pemimpin publik strategis, adaptif, dan mampu menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah.
Tahun ini, pelatihan mengusung tema “Kekuatan Strategis Nasional untuk Mewujudkan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi yang Berdaya Saing Global.” Tema tersebut menjadi landasan dalam memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis melalui pengembangan sumber daya manusia serta transformasi budaya kerja birokrasi.
Pelatihan berlangsung selama 113 hari dengan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring. Kurikulumnya mencakup empat agenda utama, yakni Pengelolaan Diri, Kepemimpinan Kebijakan, Manajemen Kebijakan, serta Aktualisasi Pembinaan Strategis Nasional yang diperkuat melalui program coaching dan mentoring.
Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu menjadi pemimpin birokrasi yang inovatif, mampu mengorkestrasi perubahan organisasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
