DONYAPOST, Banda Aceh — Keberlanjutan perdamaian Aceh, pelaksanaan otonomi khusus, dan peluang investasi menjadi isu utama dalam pertemuan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, dengan Penasihat Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, David Muehlke, di Meuligoe Wali Nanggroe, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, khususnya implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, penguatan perdamaian, serta peluang kerja sama pembangunan antara Aceh dan Amerika Serikat.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan konstruktif.
“Pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi diplomatik dan pertukaran pandangan mengenai perkembangan Aceh, khususnya penguatan perdamaian, pelaksanaan kekhususan Aceh, pembangunan ekonomi, serta peluang peningkatan kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulfikar.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Bidang Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, Dr. Mohammad Raviq. Sementara David Muehlke hadir bersama Spesialis Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Aang A. Bakar, serta Asisten Politik Konsulat Amerika Serikat di Medan, Zulkarnain Lubis.
Sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari perkembangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, kesiapsiagaan dan penanganan bencana, percepatan pembangunan ekonomi, hingga keberlanjutan implementasi MoU Helsinki.
Wali Nanggroe menegaskan bahwa perdamaian Aceh merupakan capaian bersejarah yang harus dijaga. Keberhasilan mengakhiri konflik melalui dialog dan rekonsiliasi tidak hanya penting bagi masyarakat Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan konflik secara damai.
Karena itu, berbagai amanat perdamaian dan kekhususan Aceh perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain isu perdamaian, pertemuan tersebut juga membahas peluang memperluas hubungan masyarakat Aceh dan Amerika Serikat melalui program pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan.
Delegasi Amerika Serikat menyampaikan ketertarikan untuk mendengarkan pandangan dan masukan mengenai peluang pengembangan hubungan jangka panjang, termasuk sebagai bahan informasi bagi kepemimpinan diplomatik Amerika Serikat pada masa mendatang.
Sejumlah sektor dinilai berpotensi dikembangkan melalui kerja sama, antara lain pendidikan, beasiswa, program fellowship, pemberdayaan generasi muda, investasi, konstruksi, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe juga menekankan pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Aceh, menurutnya, memiliki potensi ekonomi dan kewenangan khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menarik investasi dalam kerangka kebijakan nasional.
Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lanjutnya, merupakan fondasi penting agar manfaat perdamaian dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pembahasan turut menyentuh penanganan bencana, terutama penguatan kapasitas kelembagaan, kesiapsiagaan masyarakat, serta peluang kemitraan kemanusiaan dan pertukaran pengetahuan sesuai kebijakan Pemerintah Republik Indonesia.
Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi atas perhatian dan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan perwakilan Amerika Serikat, khususnya dalam pertukaran pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti pada komunikasi diplomatik, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret yang saling menguntungkan, menghormati kepentingan masing-masing pihak, serta mendukung keberlanjutan perdamaian dan pembangunan Aceh. []






