DONYAPOST, Jakarta — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup seluruh mata rantai bisnis, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub.
Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui penetapan fatwa tersebut di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Prof Niam, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian karena bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga secara tegas menetapkan keharaman penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Bahkan, aktivitas memproduksi maupun memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
“Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Prof Niam saat menjelaskan ketentuan hukum dalam fatwa tersebut.
Dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, Prof Niam berharap masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha, memahami serta mematuhi ketentuan tersebut.
Ia menegaskan, penetapan fatwa ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat, melindungi lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan berbagai zat adiktif lainnya. []
