DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.
Kebijakan ini diambil untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem dan meningkatnya curah hujan di Aceh.
Penetapan status tersebut menjadi langkah antisipasi Pemerintah Aceh menyusul perkembangan kondisi cuaca dan prediksi curah hujan dalam beberapa bulan ke depan.
Kebijakan itu didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8836/SJ tanggal 10 November 2026 tentang Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Pascabencana Sumatera.
Selain itu, turut mempertimbangkan surat BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nomor E.B/ME.02.04/056/KBTJ/XI/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Analisis dan Prediksi Curah Hujan Bulanan.
Melalui penetapan tersebut, Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
Salah satu instruksi utama adalah melakukan pemantauan kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam. Setiap kejadian bencana di wilayah masing-masing juga harus segera dilaporkan agar penanganan dapat dilakukan tanpa keterlambatan.
Gubernur turut meminta koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga, dan seluruh pihak terkait terus diperkuat guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi.
Selain pemantauan dan koordinasi, seluruh SKPA diminta menyiagakan personel yang sewaktu-waktu dapat dikerahkan ke lokasi bencana. Kesiapan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan darurat, terutama di wilayah yang berpotensi terdampak.
Secara khusus, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pengairan diinstruksikan menyiagakan peralatan dan segera memobilisasikannya ke lokasi bencana apabila diperlukan.
Pemerintah Aceh berharap penetapan status siaga darurat ini dapat mendorong seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta memastikan kesiapan personel dan peralatan selama masa siaga berlangsung.
Dengan demikian, potensi bencana hidrometeorologi dapat diantisipasi lebih dini dan respons penanganan di lapangan bisa dilakukan secara cepat ketika kondisi darurat terjadi. []
