DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh mengikuti pembahasan mekanisme pelibatan pihak ketiga dalam percepatan pembersihan sedimentasi sungai.
Langkah ini menjadi salah satu upaya penanganan banjir susulan yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelibatan Pihak Ketiga dalam Upaya Pembersihan Sedimentasi Sungai yang diikuti Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, melalui Zoom, Senin (9/11/2026).
Taufik mengikuti rapat dari Ruang Rapat Sekda Aceh, didampingi para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), serta kepala biro terkait. Sementara itu, peserta dari kementerian dan lembaga terkait mengikuti rapat dari kantor masing-masing.
Rapat dipimpin Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, yang juga menjabat Kepala Posko Wilayah Aceh pada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera.
Safrizal menjelaskan, banjir susulan di sejumlah daerah menjadi salah satu alasan perlunya percepatan penanganan sungai. Kerusakan dan pendangkalan akibat sedimentasi dinilai berpotensi mengurangi kapasitas sungai dalam menampung serta mengalirkan debit air.
Menurutnya, penanganan sedimentasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Karena itu, pemerintah membuka peluang pelibatan pihak ketiga untuk mendukung percepatan pekerjaan di lapangan.
Rakor tersebut secara khusus membahas mekanisme dan tata kelola pelibatan pihak ketiga agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan ini penting untuk memastikan pembersihan sedimentasi benar-benar mendukung penanggulangan bencana dan pemulihan fungsi sungai, tanpa menimbulkan persoalan baru.
Pelibatan pihak ketiga diharapkan dapat memperkuat dukungan sumber daya, peralatan, dan kemampuan teknis. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan, serta ketentuan pemanfaatan material hasil pembersihan sungai.
Pemerintah Aceh melalui perangkat daerah terkait mengikuti pembahasan tersebut sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur sumber daya air di Aceh. []
