Indeks
Berita  

Farid Nyak Umar: Ketahanan Keluarga Tak Bisa Hanya Dibebankan kepada Pemerintah

DONYAPOST, Banda Aceh — Tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, hingga penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga di Banda Aceh.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, ST, menginisiasi pelatihan bagi 50 kader penggerak gampong agar mampu menjadi pendamping dan edukator keluarga di tengah masyarakat.

Kegiatan bertajuk Training of Trainers (ToT) Ketahanan Keluarga tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh selama dua hari, 5–6 November 2026, di Hotel Al Hanifi, Lampriet, Banda Aceh.

Farid mengatakan, pelatihan yang diikuti 50 peserta dari sembilan kecamatan itu bertujuan meningkatkan kapasitas kader agar mampu mengenali, memahami, sekaligus membantu menangani berbagai persoalan keluarga di lingkungan masing-masing.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, ketahanan keluarga harus dibangun melalui keterlibatan masyarakat. Kader gampong diharapkan tidak hanya memahami persoalan yang terjadi, tetapi juga mampu melakukan edukasi dan pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan.

Selama pelatihan, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber dengan latar belakang keilmuan berbeda, di antaranya Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Tiara Sutari AR, S.STP, MM; Konselor Keluarga, Hypnotherapist dan Grafolog, Erina Rusdian Sari, S.Pd, CMHA, CI; serta Praktisi Kesehatan Herbal dan Komunikasi Keluarga, Febri Sugianto, SP.

Materi yang diberikan mencakup persoalan KDRT, meningkatnya angka perceraian, tantangan pengasuhan anak, penyalahgunaan narkoba, masalah gizi dan stunting, serta komunikasi efektif dan empatik dalam keluarga. Peserta juga dibekali teknik edukasi dan pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga.

“Mereka dibekali pengetahuan mengenai berbagai persoalan keluarga yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, hingga masalah pengasuhan anak,” ujar Farid.

Ia mengungkapkan, salah satu persoalan ketahanan keluarga yang perlu mendapat perhatian serius di Banda Aceh adalah tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah (MS) Kota Banda Aceh, sekitar 70–80 persen perkara perceraian merupakan gugatan yang diajukan pihak perempuan atau gugat cerai. Sejumlah pemicunya antara lain KDRT dan persoalan ekonomi.

Farid menjelaskan, tekanan ekonomi dalam rumah tangga, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga dan buruknya pengelolaan keuangan, dapat memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada perceraian.

“Persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu, misalnya ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada perceraian,” paparnya.

Menurut Farid, pemerintah harus hadir dalam menangani persoalan tersebut. Namun, keterbatasan sumber daya pemerintah membuat kolaborasi dengan kader dan kelompok masyarakat menjadi kebutuhan penting.

Karena itu, ia berharap para peserta tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi program nyata di lingkungan masing-masing melalui edukasi, pendampingan, dan penguatan komunikasi keluarga.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keluarga. Kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, hingga perceraian tidak bisa dilepaskan dari dinamika kehidupan rumah tangga.

Menurutnya, penguatan ketahanan keluarga membutuhkan keterlibatan masyarakat karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri, terutama dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

“Kami menyadari bahwa dinas tidak mungkin bekerja sendiri, terlebih dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu, kami memiliki program kemitraan dengan masyarakat,” ujarnya.

Tiara menjelaskan, para kader yang mengikuti pelatihan tersebut akan menjadi mitra pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga, mulai dari lingkungan rumah tangga, gampong, hingga masyarakat secara luas.

Ia berharap para kader dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan edukasi tentang pentingnya membangun keluarga yang tangguh dan harmonis.

“Tidak ada keluarga yang sepenuhnya terbebas dari persoalan. Namun, keluarga yang mampu melewati berbagai ujian dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga merupakan keluarga yang memiliki ketahanan. Inilah yang ingin kami tanamkan melalui kegiatan tersebut, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,” paparnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Banda Aceh, Risda Zuraida, SE; Ketua RKI Kota, Cut Irma Yunita; Koordinator Majelis Taklim Kuta Alam, Santi Zuhra; serta para Ketua TP PKK gampong. []

Exit mobile version