DONYAPOST, Banda Aceh – Menghadapi berbagai persoalan keluarga, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi hingga tantangan pengasuhan anak, penguatan ketahanan keluarga dinilai tidak cukup hanya mengandalkan peran pemerintah. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat gampong juga menjadi kebutuhan.
Atas dasar itu, Ketua Komisi IV DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, ST, menginisiasi Training of Trainers (ToT) Ketahanan Keluarga bagi 50 kader penggerak gampong dari sembilan kecamatan di Kota Banda Aceh.
Kegiatan yang diadvokasi Farid tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh selama dua hari, 5–6 November 2026, di Hotel Al Hanifi, Lampriet, Banda Aceh.
Farid mengatakan, pelatihan ini bertujuan membentuk sekaligus memperkuat kapasitas kader gampong agar mampu berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga di lingkungan masing-masing. Para kader diharapkan memahami berbagai persoalan yang memengaruhi ketahanan keluarga, termasuk faktor-faktor yang melatarbelakanginya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, selama pelatihan DP3AP2KB menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang keilmuan dan keahlian.
Di antaranya Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Tiara Sutari AR, S.STP, MM; Konselor Keluarga, Hypnotherapist, dan Grafolog, Erina Rusdian Sari, S.Pd, CMHA, CI; serta Praktisi Kesehatan Herbal dan Komunikasi Keluarga, Febri Sugianto, SP.
Materi pelatihan mencakup berbagai persoalan yang dihadapi keluarga dan masyarakat, seperti KDRT, meningkatnya angka perceraian, tantangan pengasuhan anak, penyalahgunaan narkoba, persoalan gizi, dan stunting.
Selain pemahaman mengenai persoalan keluarga, peserta juga dibekali keterampilan komunikasi efektif dan empatik, teknik edukasi, serta pendampingan masyarakat dalam menghadapi persoalan rumah tangga.
“Mereka dibekali pengetahuan mengenai berbagai persoalan keluarga yang terjadi di tengah masyarakat, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), persoalan ekonomi, hingga masalah pengasuhan anak,” ujar Farid.
Setelah mengikuti pelatihan, para kader diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh melalui edukasi, pendampingan, serta penyusunan program-program penguatan ketahanan keluarga di gampong masing-masing.
Perceraian Jadi Persoalan Krusial
Farid mengungkapkan, salah satu persoalan ketahanan keluarga yang cukup krusial di Banda Aceh adalah tingginya angka perceraian. Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah (MS) Kota Banda Aceh, sekitar 70–80 persen perkara perceraian merupakan gugatan yang diajukan pihak perempuan atau gugat cerai. Beberapa faktor pemicunya antara lain KDRT dan persoalan ekonomi.
“Persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu, misalnya ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga atau terjadi masalah dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memicu konflik berkepanjangan hingga berujung pada perceraian,” paparnya.
Menurut Farid, persoalan ketahanan keluarga membutuhkan kehadiran pemerintah melalui program-program yang tepat. Namun, keterbatasan sumber daya pemerintah membuat kolaborasi dengan kader dan kelompok masyarakat menjadi penting.
Karena itu, para kader yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjalankan program penguatan keluarga sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan rumah tangga.
Kader Jadi Mitra Pemerintah
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, mengatakan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kondisi keluarga. Kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, perceraian, dan persoalan sosial lainnya tidak terlepas dari dinamika kehidupan keluarga.
Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya membangun ketahanan keluarga dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Kami menyadari bahwa dinas tidak mungkin bekerja sendiri, terlebih dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu, kami memiliki program kemitraan dengan masyarakat,” ujarnya.
Tiara menjelaskan, para peserta yang dilatih merupakan kader perempuan yang nantinya menjadi mitra pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga, mulai dari lingkungan rumah tangga, tingkat gampong, hingga masyarakat secara luas.
Mereka diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan edukasi mengenai pentingnya membangun keluarga yang tangguh dan harmonis.
“Tidak ada keluarga yang sepenuhnya terbebas dari persoalan. Namun, keluarga yang mampu melewati berbagai ujian dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga merupakan keluarga yang memiliki ketahanan. Inilah yang ingin kami tanamkan melalui kegiatan tersebut, yakni membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah,” paparnya.
Melalui pelatihan ini, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para kader diharapkan tidak berhenti di ruang pelatihan, tetapi diteruskan kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Risda Zuraida, SE; Ketua RKI Kota, Cut Irma Yunita; Koordinator Majelis Taklim Kuta Alam, Santi Zuhra; serta para Ketua TP PKK Gampong. []
