DONYAPOST, Medan — Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, mendorong penguatan kerja sama Aceh-Jepang di bidang pendidikan, kebencanaan, kemaritiman, energi bersih, investasi, dan pelestarian warisan sejarah Jepang di Sabang.
Hal itu dibahas dalam jamuan makan siang kehormatan yang digelar Konsul Jenderal Jepang di Medan, H.E. Mr. Furugori Toru, di kediaman resminya, Kamis (15/10/2026), menjelang berakhirnya masa tugas diplomat tersebut di Medan.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi hubungan yang telah terjalin sekaligus menjajaki peluang kolaborasi baru antara Jepang dan Aceh.
“Pertemuan ini membahas keberlanjutan program kerja sama yang telah berjalan serta peluang pengembangan kolaborasi di berbagai sektor strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” kata Zulfikar.
Dalam pertemuan itu, Furugori memaparkan kontribusi Pemerintah Jepang dalam pemulihan dan pembangunan Aceh, terutama setelah gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada 26 Desember 2004.
Berdasarkan paparan Konsulat Jenderal Jepang, negara tersebut mengerahkan lebih dari 2.000 personel dan menyalurkan sekitar 403 ton bantuan kemanusiaan pada masa tanggap darurat tsunami.
Dukungan berlanjut melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain pemulihan fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan sarana evakuasi, pengendalian banjir, serta pemulihan sektor perikanan.
Kerja sama lainnya mencakup pembangunan PLTA Peusangan Tahap II dengan nilai proyek sekitar 13,62 miliar yen dan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.
Jepang juga mendukung pembangunan Pusat Edukasi Tsunami Aceh pada 2023 melalui skema hibah Grassroots senilai sekitar USD 50.031. Pada 2025, bantuan alat berat untuk pemulihan bencana di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya mencapai sekitar USD 452.357.
Pelestarian Warisan Perang Dunia II di Sabang
Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam pertemuan tersebut ialah peluang penelitian dan pelestarian peninggalan militer Jepang dari masa Perang Dunia II di Sabang.
Wali Nanggroe mendorong penjajakan kerja sama dengan pihak Jepang untuk menginventarisasi dan mengkaji peninggalan sejarah berupa gua, bunker, terowongan, serta struktur pertahanan yang masih ditemukan di sejumlah kawasan.
Lokasi yang dapat dipertimbangkan untuk kajian awal meliputi Anoi Itam, Ujong Kareung, Pantai Kasih, Pasir Putih, dan Cot Labu.
“Peninggalan tersebut tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga berpotensi dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan pariwisata apabila diteliti serta dilestarikan secara bertanggung jawab,” demikian pandangan Wali Nanggroe yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sebagai gagasan awal, Wali Nanggroe mengusulkan konsep Sabang World War II Military Heritage Conservation and Tourism Programme. Program tersebut dapat mencakup penelitian sejarah, dokumentasi, identifikasi lokasi, penilaian kondisi bangunan, serta kajian konservasi dan pemanfaatan untuk pendidikan sejarah dan pariwisata berkelanjutan.
Namun, gagasan tersebut masih dalam tahap penjajakan dan belum menjadi program kerja sama yang disepakati kedua pihak.
Pendidikan, Energi Bersih, dan Investasi
Selain pelestarian sejarah, Wali Nanggroe mendorong pengembangan kerja sama di bidang pendidikan tinggi, penelitian bersama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi, dan penanggulangan bencana.
Sejumlah perguruan tinggi dan pemerintah daerah di Aceh, termasuk Universitas Syiah Kuala, Universitas Teuku Umar, serta kawasan Aceh Barat dan Meulaboh, disebut memiliki peluang untuk terlibat dalam kolaborasi tersebut.
Di sektor ekonomi, pembicaraan mencakup potensi kemaritiman, pelabuhan, ekonomi biru, energi bersih, konservasi lingkungan, dan industri berkelanjutan.
Posisi geografis Sabang di jalur strategis pelayaran internasional dinilai membuka peluang pengembangan ekonomi maritim dan penguatan konektivitas regional.
Pertemuan itu juga menyinggung Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Asia Zero Emission Community (AZEC), serta peluang fasilitasi hubungan bisnis melalui Japan External Trade Organization (JETRO).
Berbagai kerangka tersebut dapat menjadi referensi untuk mengidentifikasi peluang proyek yang memenuhi ketentuan regulasi dan memiliki kelayakan teknis, komersial, serta investasi.
Meski demikian, pembahasan tersebut masih berupa pertukaran pandangan dan penjajakan awal. Tidak ada keputusan atau komitmen investasi tertentu yang disepakati dalam pertemuan itu.
Gagasan Platform Kerja Sama Aceh-Jepang
Untuk menjaga kesinambungan komunikasi setelah pergantian Konsul Jenderal Jepang di Medan, Wali Nanggroe turut menyampaikan gagasan pembentukan Aceh–Japan Strategic Cooperation Initiative (AJSCI).
Konsep ini diarahkan sebagai platform komunikasi dan koordinasi awal bagi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi peluang kerja sama Aceh-Jepang.
AJSCI mengusung empat bidang utama, yaitu pengembangan maritim dan pelestarian warisan sejarah Sabang; pengurangan risiko dan ketahanan bencana; energi bersih dan investasi berkelanjutan; serta pendidikan, teknologi, dan transfer pengetahuan.
Gagasan tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk lembaga pemerintahan baru atau mengambil alih kewenangan instansi yang telah ada. Pelaksanaannya, apabila ditindaklanjuti, tetap memerlukan pembahasan bersama dan harus mengikuti ketentuan hukum serta mekanisme kerja sama yang berlaku di Indonesia dan Jepang.
Menjelang berakhirnya masa tugas Furugori Toru, Wali Nanggroe menyampaikan penghargaan atas perhatian dan kontribusinya dalam memelihara hubungan persahabatan Jepang dengan Aceh.
Furugori mulai menjabat sebagai Konsul Jenderal Jepang di Medan pada Juni 2025, menggantikan Takonai Susumu. Masa tugasnya dijadwalkan berakhir pada pekan setelah pertemuan tersebut.
Dalam jamuan makan siang itu, Furugori didampingi Konsul Suzuki dan Konsul Muda Furusawa. Sementara Wali Nanggroe didampingi Staf Khusus Urusan Diplomasi Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi Perdamaian, Dr. Mohammad Raviq, serta Mohammad Adzannie Bessania. []
