DONYAPOST, Aceh Timur — Sedikitnya 150 pengelola perpustakaan di Kabupaten Aceh Timur dibekali Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendataan Perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan data hingga pengajuan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).
Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Timur tersebut berlangsung dalam tiga gelombang di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Timur. Gelombang pertama pada 21-22 September, gelombang kedua 23-24 September, dan gelombang ketiga 28-29 September 2026.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Timur, Muhammad Mahdi, mengatakan pendataan diperlukan untuk memperoleh informasi akurat mengenai jumlah dan kondisi perpustakaan di daerah.
Data tersebut, kata Mahdi, menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan, melakukan pembinaan, menyalurkan bantuan, hingga mendukung proses akreditasi perpustakaan.
“Data yang akurat menjadi fondasi bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan, menyalurkan bantuan, serta melakukan pembinaan dan program akreditasi yang tepat sasaran,” ujar Mahdi saat membuka Bimtek.
Ketua panitia yang juga Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Timur, Suryadi, mengatakan 150 peserta dibagi ke dalam tiga gelombang untuk memudahkan proses pembinaan.
“Sebanyak 150 peserta dibagi dalam tiga gelombang. Setelah ini kami melaksanakan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan,” kata Suryadi.
Pada gelombang ketiga, Bimtek menghadirkan narasumber dari Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (PD IPI) Aceh, di antaranya Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin, MLIS, PhD dan Sekretaris PD IPI Aceh Arkin, SIP.
Sementara gelombang pertama dan kedua menghadirkan Kepala Bidang Akreditasi dan Sertifikasi PD IPI Aceh Siti Aminah, SIP, MMLS, Luthfi Arkan, SIP, Ashabul Kahfi, SIP, serta Dina Amanda, SIP, MA.
Ketua PD IPI Aceh, Nazaruddin, mengatakan salah satu aspek penting dalam pendataan perpustakaan adalah kepemilikan NPP.
“NPP bukan sekadar deretan angka administratif, melainkan identitas unik yang menjadi kunci penting dalam menyusun sistem pengelolaan perpustakaan yang efektif, efisien, dan terukur,” ujarnya.
Menurut Nazaruddin, pendataan diperlukan untuk membangun basis data perpustakaan yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan sumber daya manusia, koleksi, sarana dan prasarana, serta pengembangan layanan.
Data perpustakaan juga menjadi bagian penting dalam proses pembinaan dan persiapan akreditasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
Karena itu, Nazaruddin mengimbau pengelola perpustakaan yang belum terdata agar segera melakukan pendaftaran melalui sistem pendataan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Sekretaris PD IPI Aceh, Arkin, mengatakan pendampingan kepada peserta tidak berhenti setelah Bimtek selesai. Pengelola perpustakaan akan didampingi hingga proses pengajuan NPP selesai.
“Pendampingan tetap kami lakukan sampai NPP terbit. Alhamdulillah, dari tiga gelombang, sebagian peserta sudah bisa mengunduh NPP karena pengajuannya telah disetujui,” kata Arkin.
Ia mengatakan pendampingan dilakukan agar peserta tidak hanya memahami tahapan pendataan, tetapi juga mampu menyelesaikan proses pengajuan NPP.
Setelah Bimtek pendataan selesai, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Timur akan melanjutkan program dengan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan. []
