Indeks
Berita  

Sekda Taufik Minta Data BKKBN dan Pemerintah Aceh Disinkronkan

#Cegah Program Tumpang Tindih

DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Aceh memperkuat sinkronisasi data dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program lebih efektif dan tidak tumpang tindih.

Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si, saat menerima silaturahmi Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, SKM, M.Kes., beserta jajaran di ruang kerja Sekda Aceh, Selasa (15/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Safrina menyampaikan perkembangan sejumlah program BKKBN Perwakilan Aceh, termasuk capaian pendataan yang menempatkan Aceh sebagai salah satu provinsi tercepat di Indonesia.

Safrina juga meminta dukungan Pemerintah Aceh terkait proses perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN. Proses tersebut telah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.

Taufik menyatakan Pemerintah Aceh siap mendukung proses perubahan nomenklatur tersebut. Menurutnya, nomenklatur baru diharapkan memperkuat komunikasi dan koordinasi kelembagaan sekaligus membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Aceh untuk berkontribusi.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara BKKBN dan Pemerintah Aceh. Keterbukaan informasi mengenai program yang dijalankan dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui sekaligus mengawal pelaksanaannya, sementara masyarakat memperoleh informasi yang memadai.

Taufik secara khusus mengingatkan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar pelaksanaan berbagai program. Keselarasan informasi antar-lembaga diperlukan agar program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak saling tumpang tindih.

“Data harus kita sinkronkan, terutama untuk program-program yang akan dijalankan, supaya tidak terjadi tumpang tindih. Koordinasi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar informasi yang kita miliki juga sama,” ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hukum, perwakilan Biro Organisasi, serta perwakilan Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh. []

Exit mobile version