DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Majelis Pengurus Wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPW ICMI) Aceh, Dr Taqwaddin, kembali mencalonkan diri sebagai Ketua MPW ICMI Aceh dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) VIII yang digelar di Hotel Azana Oasis Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Di hadapan peserta Musywil, Taqwaddin tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan organisasi. Ia menyerukan agar cendekiawan Muslim Aceh tidak berhenti pada kecerdasan intelektual, tetapi menghadirkan kesantunan, keteladanan dan kerja nyata untuk membangun kesejahteraan masyarakat.
“Cendekiawan adalah orang-orang cerdas yang santun,” kata Taqwaddin dalam sambutannya.
Menurutnya, kecendekiawanan tidak cukup diukur dari gelar akademik maupun kemampuan berbicara. Seorang cendekiawan harus mampu mengubah ilmu dan gagasannya menjadi kontribusi nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap para cendekiawan Muslim Aceh ikut bekerja membantu mewujudkan Aceh yang mulia sekaligus membangun kesejahteraan masyarakat.
Aceh dan Belanda
Dalam sambutannya, Taqwaddin juga mengangkat sejarah panjang Aceh dalam hubungan internasional.
Ia mengingatkan bahwa Kesultanan Aceh merupakan kekuatan politik penting di kawasan Asia Tenggara sejak berabad-abad lalu. Pada abad ke-17, Aceh berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat intelektual Islam di Asia Tenggara.
Ia juga menyebut UNESCO mencatat Hikayat Aceh sebagai sumber penting mengenai kehidupan Kesultanan Aceh pada abad ke-17.
Taqwaddin kemudian menyampaikan pandangannya mengenai sejarah hubungan Aceh dan Belanda.
“Kerajaan Aceh lebih tua dari Kerajaan Belanda. Aceh adalah kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda pada 1603,” ujar Taqwaddin.
Ia juga menceritakan pernah ada seorang profesor berkebangsaan Belanda yang menyampaikan permintaan maaf melalui Ketua ICMI Aceh terkait sejarah penjajahan Belanda terhadap Aceh.
“Ada seorang profesor berkebangsaan Belanda meminta maaf melalui Ketua ICMI Aceh. Beliau mengatakan, seharusnya Belanda tidak berperang dengan Aceh,” ungkapnya.
Menurut Taqwaddin, sejarah tersebut harus menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Kejayaan dan kedaulatan Aceh pada masa lalu, kata dia, semestinya menjadi energi untuk membangun Aceh masa kini, bukan sekadar nostalgia.
Sejarah hubungan Aceh dan Belanda sendiri kemudian berkembang menjadi konflik panjang. Perang Aceh melawan Belanda berlangsung sejak 1873 dan menjadi salah satu perang kolonial terpanjang yang dihadapi Belanda di Nusantara.
Lumbung Padi dan Ketahanan Pangan
Dari sejarah tersebut, Taqwaddin kemudian mengaitkannya dengan persoalan Aceh saat ini, khususnya ketahanan pangan.
Ia mengingatkan bahwa pada masa lalu, salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan keluarga Aceh adalah keberadaan lumbung padi di rumah.
“Dulu salah satu simbol kemuliaan dan kesejahteraan adalah lumbung padi di rumah,” katanya.
Menurutnya, lumbung padi menggambarkan keluarga yang memiliki persediaan pangan dan tidak mudah bergantung kepada pihak lain.
Karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperjuangkan ICMI Aceh.
Ketahanan pangan, kata Taqwaddin, bukan sekadar persoalan pertanian. Di dalamnya terdapat persoalan kemandirian, ekonomi masyarakat, kesejahteraan dan martabat sebuah daerah.
Para cendekiawan, lanjutnya, harus mampu membaca persoalan tersebut dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan.
“Cendekiawan Muslim Aceh diharap bekerja untuk membantu terwujudnya Aceh mulia dan membangun kesejahteraan masyarakat Aceh,” katanya.
Taqwaddin Kembali Maju
Dalam kesempatan tersebut, Taqwaddin juga menjelaskan karakter kepemimpinan di ICMI yang menurutnya berbeda dengan kepala daerah.
“Kepemimpinan di ICMI berbeda dengan kepala daerah, baik otoritas, peran maupun fungsi kelembagaannya,” ujarnya.
Menurutnya, kepala daerah memiliki otoritas pemerintahan, sedangkan ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan dengan peran, fungsi dan otoritas kelembagaan yang berbeda.
Kepemimpinan dalam organisasi cendekiawan, kata dia, lebih banyak bertumpu pada gagasan, keteladanan, kemampuan membangun komunikasi dan kerja bersama.
Taqwaddin kemudian mengungkap perjalanan kepemimpinan ICMI Aceh pada periode sebelumnya. Ia menyebut dinamika organisasi saat itu sempat membuat roda organisasi seperti kehilangan napas.
“ICMI Aceh dalam periode lalu pernah sempat seperti kehilangan napas karena kondisi yang berkembang saat itu,” ujarnya.
Atas kesepakatan Dewan Penasihat, Dewan Pakar dan Pengurus Harian, kemudian disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua MPW ICMI Aceh melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan roda organisasi.
Kini, melalui Musywil VIII, Taqwaddin menyatakan kembali mencalonkan diri untuk dipilih sebagai Ketua MPW ICMI Aceh.
“Untuk kelangsungan roda kepemimpinan organisasi, saya mencalonkan diri untuk dipilih dalam Muswil ini,” katanya.
Menurut Taqwaddin, pemilihan dalam Musywil merupakan bagian dari mekanisme organisasi. Karena itu, seluruh proses diharapkan berlangsung dalam suasana persaudaraan, santun dan mengutamakan kepentingan ICMI serta kemajuan Aceh.
Musywil VIII ICMI Aceh diharapkan menjadi momentum konsolidasi para cendekiawan Muslim untuk merumuskan agenda organisasi ke depan, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi umat, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, ICMI tidak hanya hadir sebagai rumah bagi kaum intelektual Muslim, tetapi juga sebagai kekuatan gagasan yang ikut bekerja menghadirkan perubahan nyata bagi Aceh.
