DONYAPOST, Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menitipkan tiga persoalan strategis Aceh kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh (Forum KKA) periode 2025–2030 di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Tiga persoalan tersebut yakni penyelesaian status tanah Blang Padang yang diklaim sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, serta persoalan bendera Aceh.
Fadhlullah berharap ketiga isu tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, sehingga dapat dicarikan solusi sesuai ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing.
“Kami ingin bersama-sama membangun Aceh. Jangan ada lagi hal-hal kecil yang dapat menghalangi kemajuan dan perdamaian di Aceh,” kata Fadhlullah.
Penyampaian aspirasi tersebut disampaikan setelah Fadhlullah menyambut kedatangan Bima Arya yang hadir untuk mengukuhkan kepengurusan Forum KKA periode 2025–2030.
Fadhlullah juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan. Ia berharap Forum KKA mampu menjadi wadah memperkuat sinergi dan menyatukan langkah pembangunan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.
Bima Arya Janji Kawal Aspirasi Aceh
Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Kementerian Dalam Negeri akan terus bekerja maksimal membantu menyelesaikan berbagai persoalan daerah yang berada dalam kewenangan kementerian.
Ia juga menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan para pemimpin serta masyarakat Aceh, termasuk persoalan tanah Blang Padang.
“Kami akan terus bekerja secara maksimal dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan di daerah yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bima Arya.
Selain persoalan tersebut, Bima mengapresiasi keteguhan masyarakat dan pemerintah Aceh dalam menghadapi berbagai musibah. Menurutnya, Aceh telah menunjukkan ketangguhan menghadapi berbagai bencana, termasuk bencana hidrometeorologi yang terjadi belakangan ini.
Ia menilai keberadaan Forum KKA memiliki posisi strategis sebagai ruang komunikasi antarpemerintah kabupaten/kota di Aceh.
Forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun kolaborasi, menyatukan langkah, dan mencari solusi bersama terhadap persoalan yang dihadapi daerah.
Namun, Bima mengingatkan kekompakan internal harus menjadi fondasi utama Forum KKA. Menurutnya, kesatuan dan kekompakan antaranggota akan memudahkan forum menjalankan program serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Illiza Koordinator Forum KKA
Forum KKA periode 2025–2030 diketuai secara koordinatif oleh Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. Ia didampingi Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar sebagai Wakil Koordinator I, Bupati Bireuen Mukhlis sebagai Wakil Koordinator II, dan Ketua DPRK Nagan Raya Mohd. Rizki Ramadhan sebagai Wakil Koordinator III.
Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRK dari kabupaten/kota se-Aceh juga masuk dalam kepengurusan forum tersebut.
Forum KKA diharapkan menjadi wadah komunikasi dan koordinasi strategis antarpemerintah kabupaten/kota sekaligus jembatan komunikasi dengan Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.
Dengan forum yang solid, berbagai program pembangunan diharapkan dapat disinergikan sehingga persoalan lintas daerah tidak ditangani secara sendiri-sendiri.
Pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyatukan agenda pembangunan Aceh agar lebih terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. []
