DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Pembangunan hunian sementara (Huntara) hampir rampung dengan realisasi mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini mulai memfokuskan upaya pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
“Begitu juga pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan terus berjalan dengan baik,” kata Nasir.
Ia menjelaskan, dari target 20.797 unit Huntara, sebanyak 20.715 unit atau sekitar 99 persen telah selesai dibangun.
“Sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target total 20.797 unit. Jadi hampir rampung,” ujarnya.
Seiring hampir selesainya pembangunan Huntara, Pemerintah Aceh mulai mengarahkan perhatian pada pembangunan Huntap. Hingga saat ini, realisasi pembangunan Huntap baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Selain sektor permukiman, pemulihan infrastruktur transportasi juga menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan dan 23 jembatan nasional telah berfungsi secara darurat, sementara 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Dalam aspek pendanaan, Nasir menyebut realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
“Melalui desk bersama 10 Kementerian/Lembaga pada 22–23 Juli 2026, teridentifikasi kebutuhan 2.537 paket kegiatan bernilai sekitar Rp5 triliun. Saat ini, realisasi pendanaan yang berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Aceh juga mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut Nasir, penguatan dukungan anggaran dari kementerian dan lembaga diperlukan untuk menutup kesenjangan pembiayaan sehingga program-program prioritas dapat segera direalisasikan.
“Kita membutuhkan penguatan anggaran Kementerian/Lembaga untuk menutup kesenjangan alokasi dana agar berbagai program prioritas dapat segera dieksekusi di lapangan,” katanya.
Selain dukungan anggaran, Pemerintah Aceh juga mengusulkan percepatan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
Menurut Nasir, ruas-ruas tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa.
“Ruas-ruas ini merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, serta jalur distribusi barang dan jasa,” ujarnya.
Pemerintah Aceh berharap usulan tersebut menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional sehingga proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah.
“Efeknya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ketahanan Aceh terhadap risiko bencana di masa mendatang,” kata Nasir.
Ia juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) pada setiap kementerian dan lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan secara cepat dan akuntabel.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.[]
