DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal hanya dapat dibangun melalui tata kelola yang terbuka, profesional, dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Dek Fadh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026). Rakor tersebut diikuti seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten/kota se-Aceh.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” ujar Dek Fadh.
Ia menegaskan, Baitul Mal merupakan lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki sehingga harus mampu menjadi contoh dalam pengelolaan dana umat secara profesional.
Sebagai contoh, Dek Fadh menyinggung pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf sesuai ikrar pewakaf, meski pernah muncul usulan agar hasil wakaf diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena ikrar wakaf sudah jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga telah mengusulkan agar zakat diakui sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut Dek Fadh, kebijakan tersebut akan mendorong lebih banyak perusahaan menunaikan zakat melalui Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh, Tgk. Muhammad Yunus, mengatakan Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten/kota.
Ia mengungkapkan, tantangan yang dihadapi hampir sama di seluruh daerah, yakni belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan. Selain itu, pendapatan Baitul Mal masih didominasi zakat profesi dari aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh agar menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Muhammad Yunus.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel demi memperkuat kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana umat.
