DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh kembali mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut.
Opini tersebut diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Andri Yogama SE MM Ak, kepada Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, didampingi Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST, pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (4/6/2026).
Capaian tersebut menegaskan konsistensi Banda Aceh dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan negara. Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Ir Jalaluddin, bersama jajaran pemerintah kota.
Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut merupakan hasil kolaborasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan seluruh unsur pemerintahan.
“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang terbangun saat ini mendapat penilaian positif. WTP merupakan instrumen negara untuk mengukur apakah pengelolaan keuangan suatu daerah berjalan baik atau tidak,” ujar Irwansyah.
Menurutnya, raihan tersebut menunjukkan arah pembangunan dan pengelolaan anggaran di Banda Aceh berada pada jalur yang tepat. Ia juga menyoroti keberhasilan pemerintah kota menjaga kualitas pengelolaan keuangan meski sempat menghadapi tantangan defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
“Prestasi ini patut disyukuri karena mampu dipertahankan di tengah kondisi defisit yang pernah kita alami. Kini secara perlahan kondisi tersebut semakin membaik dan menuju normal berkat kolaborasi yang baik,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, yang dipercaya menyampaikan sambutan mewakili 12 pemerintah kabupaten/kota penerima LHP di Aceh, menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, Kota Banda Aceh kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Capaian ini menjadi landasan bagi kami untuk terus menjaga amanah masyarakat melalui tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel,” ujar Illiza.
Menurutnya, meskipun setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda, seluruh pemerintah daerah memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas pemerintahan dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
