Berita  

Fadhlullah Temui Mensos, Usulkan Tambahan PBI Kesehatan

DONYAPOST, Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu (20/5/2026) sore.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh mengusulkan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi 331.984 penduduk Aceh.

Pertemuan yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, dan membahas sejumlah isu strategis terkait penguatan kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh yang akrab disapa Dek Fadh mengatakan, penambahan kuota PBI JK menjadi prioritas utama Pemerintah Aceh guna memastikan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan yang layak.

“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.

Menurutnya, Pemerintah Aceh terus berupaya memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin melalui skema jaminan kesehatan yang memadai.

Selain persoalan jaminan kesehatan, Pemerintah Aceh juga meminta dukungan Kementerian Sosial RI dalam penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Fadhlullah menjelaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan meminta dukungan Kemensos terhadap pengembangan program tersebut.

Menurut Wagub, program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami berharap adanya dukungan dan sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.

Fadhlullah menambahkan, pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam memperkuat program kesejahteraan sosial di Aceh.