DONYAPOST, Aceh Besar — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana hidrometeorologi melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan sinkronisasi data pemulihan di wilayah terdampak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pemulihan Pascabencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Gedung Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (15/5/2026).
Rapat itu dihadiri langsung Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris, para asisten, kepala OPD, unsur Posko Satgas Pusat, Ditjen Otonomi Daerah, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Satgas PRR Sumatera, Imran, menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memberi perhatian serius terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Aceh.
Menurutnya, pemerintah pusat terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dan kawasan terdampak, mulai dari jalan, jembatan, irigasi hingga hunian masyarakat. Namun, upaya itu membutuhkan dukungan data yang akurat dan terintegrasi dari pemerintah daerah.
“Laporan perkembangan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) masih perlu ditingkatkan agar progres pemulihan dapat dipantau bersama dan memudahkan intervensi pemerintah pusat,” ujar Imran.
Selain itu, Satgas PRR juga mendorong percepatan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana.
Satgas turut meminta agar posko penanganan bencana kembali diaktifkan sebagai pusat koordinasi dan pelaporan satu pintu agar komunikasi lintas sektor berjalan lebih efektif seperti saat masa tanggap darurat.
Sementara itu, Bupati Aceh Besar yang akrab disapa Syech Muharram menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses pemulihan pascabencana.
Menurutnya, pemerintah daerah harus dilibatkan secara maksimal dalam setiap tahapan perencanaan maupun pelaksanaan program rehab rekon agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Koordinasi dan komunikasi harus diperkuat agar pemerintah daerah mengetahui secara jelas program-program yang berjalan dan dapat ikut mengawal pelaksanaannya di lapangan,” kata Syech Muharram.
Ia juga menekankan pentingnya memberdayakan masyarakat terdampak dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi agar pemulihan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur.
“Kita berharap masyarakat terdampak bencana ikut diberdayakan dalam proses pemulihan agar mereka juga memperoleh manfaat ekonomi dari program rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang dilakukan pasca tsunami dulu,” ujarnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Aceh Besar siap mendukung percepatan pemulihan melalui penguatan data, koordinasi terpadu lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan program di lapangan demi mempercepat pemulihan masyarakat dan daerah terdampak bencana.
