DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan kondisi darurat narkoba yang kini dihadapi daerah tersebut, sekaligus menyerukan langkah terpadu lintas sektor dalam pencegahan hingga penindakan.
Penegasan itu disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Narkoba Tahun 2026 di Hotel Kyriad Muraya, Rabu (22/4/2026).
Rakor yang digelar Dinas Syariat Islam Aceh bersama Lembaga Pemerhati dan Advokasi Syariat Islam ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Aceh yang membacakan sambutan Gubernur Aceh.
Dalam sambutan tersebut, Pemerintah Aceh menilai persoalan narkotika telah berada pada tahap serius dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Diperlukan strategi menyeluruh yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi korban penyalahgunaan.
“Situasi ini menuntut kerja terpadu semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga keterlibatan masyarakat secara luas,” tegas Sekda.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, berkomitmen memperkuat kebijakan serta koordinasi lintas sektor, termasuk mendukung aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan peredaran narkoba di wilayah Aceh.
Selain itu, pendekatan sosial juga menjadi perhatian utama. Pemerintah mendorong penguatan peran keluarga, gampong, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat sebagai benteng awal dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen Pol. Dedy Tabrani, tokoh nasional Azwar Abubakar, serta kalangan akademisi.
Kehadiran berbagai unsur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks.
Rakor ini diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi mampu melahirkan langkah konkret yang terukur dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Aceh.
