DONYAPOST, Banda Aceh — Peringatan Hari Jadi ke-821 Kota Banda Aceh tidak hanya menjadi momentum refleksi sejarah, tetapi juga panggung penegasan tantangan nyata pembangunan kota yang masih kompleks.
Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRK Banda Aceh, Rabu (22/4/2026), Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, ST, menegaskan bahwa kemajuan tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus dijawab dengan kerja konkret dan terarah.
Dalam pidatonya, Irwansyah mengingatkan bahwa Banda Aceh bukan sekadar kota tua dengan jejak sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, tetapi juga ruang tanggung jawab bagi generasi hari ini untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ke depan.
“Momentum ini bukan sekadar mengenang masa lalu, melainkan meneguhkan kesadaran bahwa kejayaan sejarah adalah cermin sekaligus pijakan,” ujarnya.
Ia menekankan, usia 821 tahun mencerminkan ketangguhan panjang Banda Aceh—dari kejayaan pelabuhan samudera hingga bangkit dari bencana. Namun, sejarah tersebut, menurutnya, bukan untuk dibanggakan semata, melainkan menjadi mandat yang menuntut tanggung jawab kolektif.
DPRK, lanjut Irwansyah, menegaskan komitmennya untuk berjalan seiring dengan Pemerintah Kota dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat dan memastikan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
Namun di balik optimisme itu, DPRK juga secara terbuka menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Mulai dari transportasi, infrastruktur jalan, tata kelola sampah, mitigasi bencana, hingga pengentasan kemiskinan dan berbagai isu sosial lainnya.
“Kami menyadari, tantangan ke depan tetap kompleks. Namun, tantangan adalah pemacu untuk bekerja lebih terarah dan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Irwansyah menegaskan bahwa pembangunan Banda Aceh tidak cukup hanya menghadirkan kemegahan fisik. Kota ini, menurutnya, harus tetap menjaga karakter sebagai kota yang santun, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
DPRK juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat yang menyentuh akar rumput, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, perluasan lapangan kerja, serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
Dalam pidatonya, DPRK turut mengajak seluruh elemen—pemerintah, swasta, akademisi, TNI-Polri, hingga masyarakat—untuk memperkuat kolaborasi nyata dalam satu orkestrasi pembangunan yang selaras.
Momentum Hari Jadi ke-821 ini, lanjutnya, harus dimaknai sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. “Banda Aceh adalah rumah bersama, di mana kemajuan dan keberlanjutannya merupakan tanggung jawab kolektif,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRK juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Banda Aceh di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, keterbukaan informasi, hingga pelayanan publik.
Capaian tersebut dinilai sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Tak hanya itu, penghargaan juga disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat atas kontribusi dalam menjaga kondusivitas dan mendorong kemajuan kota.
Menutup pidatonya, DPRK menyampaikan penghormatan kepada para pendahulu yang telah meletakkan fondasi Banda Aceh hingga menjadi kota yang terus tumbuh hingga hari ini.
Namun pesan utama yang mengemuka jelas: usia 821 tahun bukan sekadar perayaan panjang sejarah, melainkan pengingat bahwa pekerjaan besar masih menanti—dan sinergi yang digaungkan harus benar-benar terwujud dalam kerja nyata, bukan sekadar retorika.
