Berita  

DPRK dan Pemko Sepakati APBK Banda Aceh 2027, Pendapatan Ditargetkan Rp1,35 Triliun

DONYAPOST, Banda Aceh — DPRK bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyepakati Rancangan Qanun (Raqan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1,351 triliun dan belanja Rp1,366 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat malam (20/11/2026), setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut.

Rapat dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah ST, didampingi Wakil Ketua I Daniel Abdul Wahab dan Wakil Ketua II Musriadi. Hadir dari pihak eksekutif Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, Wakil Wali Kota Afdhal Khalilullah, para kepala SKPK, unsur Forkopimda, serta undangan lainnya.

Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah mengatakan, dinamika, perbedaan pandangan, dan proses sinkronisasi selama pembahasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dalam penyusunan kebijakan publik.

Menurutnya, seluruh proses tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menghasilkan APBK yang aspiratif, akuntabel, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

“Kita sepakat, APBK bukan sekadar deretan angka dalam dokumen. APBK adalah cermin dari pilihan-pilihan kita sebagai warga kota: apa yang kita prioritaskan, siapa yang kita lindungi, dan masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bagi Banda Aceh,” kata Irwansyah.

Ia juga mengapresiasi seluruh anggota dewan yang telah memberikan saran, kritik, dan pandangan konstruktif selama pembahasan Raqan APBK 2027.

Apresiasi serupa disampaikan kepada Badan Anggaran, komisi-komisi DPRK, serta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) yang telah bekerja dan membuka ruang dialog untuk menyempurnakan rancangan anggaran tersebut.

Irwansyah menegaskan, pendapat akhir fraksi merupakan bentuk tanggung jawab politik DPRK dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, setelah persetujuan bersama ditandatangani, Pemerintah Kota akan menyiapkan dokumen APBK 2027 untuk disampaikan kepada Pemerintah Aceh guna menjalani evaluasi.

Langkah tersebut diperlukan agar Qanun APBK 2027 dapat ditetapkan tepat waktu dan mulai dilaksanakan secara efektif pada 1 Januari 2027.

“Saya berharap kepada seluruh Kepala OPD agar mempersiapkan pelaksanaan program secara matang, mempercepat proses pengadaan, serta meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan anggaran,” ujar Illiza.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, pendapatan daerah Banda Aceh pada 2027 direncanakan sebesar Rp1.351.204.741.633, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1.366.204.741.633.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp20.122.955.524 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp5.122.955.524.

Dengan persetujuan bersama ini, tahapan penyusunan APBK Banda Aceh 2027 berlanjut ke proses evaluasi Pemerintah Aceh sebelum ditetapkan menjadi qanun dan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.