DONYAPOST Banda Aceh — Ketua Fraksi Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, mendesak Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine secara berkala terhadap seluruh aparatur pemerintah dan pekerja sektor swasta di Kota Banda Aceh menyusul terungkapnya pabrik sabu jaringan internasional di Kabupaten Pidie.
Ramza menilai pengungkapan pabrik sabu cair berskala besar tersebut menjadi peringatan serius bahwa ancaman peredaran narkotika di Aceh semakin mengkhawatirkan dan berpotensi menyusup ke berbagai sektor kelembagaan.
“Pengungkapan pabrik sabu ini sangat mengejutkan kita semua. Oleh karena itu, saya meminta pihak BNN tidak berhenti di sini. Segera lakukan tes urine secara menyeluruh di semua sektor, yang dimulai dari instansi pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, serta sektor swasta yang ada di Banda Aceh,” kata Ramza saat sosialisasi Qanun Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) bersama BNN di Fhandika Hotel, Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Ia mempertanyakan keberanian jaringan narkotika mendirikan pabrik sabu di Aceh. Menurutnya, hal itu perlu menjadi perhatian serius karena mengindikasikan adanya potensi pasar dan jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
“Saya khawatir, kenapa pabriknya berani didirikan di Aceh, ini menandakan barang haram tersebut mudah diedarkan di wilayah Aceh dan Kota Banda Aceh sebagai pusat berbagai aktivitas,” ujarnya.
Ramza menegaskan, pemeriksaan urine harus dimulai dari lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan lembaga legislatif. Pejabat publik serta aparatur pemerintah, katanya, harus menjadi contoh dalam menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan narkoba.
Ia juga mendorong tes urine dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan sekaligus deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kerja.
Ramza meminta aparatur yang terbukti positif mengonsumsi narkoba dikenakan sanksi disiplin kedinasan, termasuk pencopotan jabatan. Sementara itu, mereka yang terbukti terlibat dalam jaringan atau tindak pidana narkotika harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk merealisasikan langkah tersebut, ia berharap Pemko Banda Aceh segera berkoordinasi dengan BNN guna menyusun jadwal pemeriksaan urine secara berkala di seluruh instansi pemerintah dan sektor swasta.
Selain itu, Ramza mengimbau masyarakat yang telanjur menggunakan narkoba agar segera melapor kepada BNN untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.
Menurutnya, rehabilitasi menjadi salah satu langkah pemulihan bagi pengguna narkoba agar dapat terbebas dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan secara produktif. []






