DONYAPOST, Banda Aceh — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., mendesak Pemerintah Kota Banda Aceh memperluas program bantuan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi agar mahasiswa dari keluarga miskin tidak terpaksa menghentikan kuliah akibat keterbatasan biaya.
Menurut Musriadi, bantuan pendidikan tidak boleh hanya menyasar siswa SD dan SMP, tetapi juga harus menjangkau mahasiswa yang menghadapi beban biaya kuliah, termasuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Hal itu disampaikan Musriadi saat menyerap aspirasi ratusan warga dalam kegiatan Reses III Masa Persidangan I Tahun 2026/2027 di Aula Tekkomdik Kota Banda Aceh, Selasa (27/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat dari Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala.
Dalam kesempatan itu, Musriadi mengapresiasi langkah Pemko Banda Aceh yang menggagas program Bantuan Beasiswa Siswa/Siswi Kurang Mampu tingkat SD dan SMP. Program tersebut dinilai sebagai upaya membantu anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik.
“Alhamdulillah, program bantuan beasiswa bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu saat ini sudah memasuki tahap finalisasi dan direncanakan diluncurkan bulan depan. Kita mengapresiasi langkah Pemko Banda Aceh ini dan berharap pelaksanaannya tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Musriadi.
Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga membutuhkan dukungan agar tetap dapat menyelesaikan pendidikan tinggi.
Aspirasi tersebut turut disampaikan Nurmi, salah seorang peserta reses. Ia meminta Pemko Banda Aceh memprioritaskan bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin dan kurang mampu, mengingat tingginya biaya kuliah, terutama UKT, yang menjadi beban bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Menanggapi aspirasi itu, Musriadi menegaskan akan memperjuangkannya agar menjadi perhatian pemerintah kota dalam penyusunan program dan penganggaran daerah.
“Sebagai wakil rakyat, tugas kami menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya kepada pemerintah kota. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan kuliah tanpa terkendala persoalan ekonomi,” tegasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Musriadi mengusulkan program Beasiswa Banda Aceh Harapan Masa Depan, yakni bantuan pendidikan yang diprioritaskan bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Ia mengusulkan agar program tersebut menerapkan seleksi transparan, verifikasi data yang akurat, serta mekanisme penyaluran yang tepat sasaran.
Pendataan calon penerima, kata Musriadi, perlu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), disertai verifikasi langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga sesuai ketentuan yang berlaku.
“Beasiswa bukan sekadar bantuan biaya pendidikan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang memiliki kemampuan dan semangat belajar harus mendapat kesempatan yang sama, meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi,” katanya.
Dorong Pelatihan Kerja dan Pemberdayaan UMKM
Selain persoalan pendidikan, warga Ulee Kareng dan Syiah Kuala juga menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan ekonomi dan terbatasnya lapangan kerja bagi generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, Musriadi mendorong Pemko Banda Aceh memperkuat program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kesempatan kerja agar generasi muda mampu bersaing dan mandiri secara ekonomi.
“Pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin anak-anak dari keluarga miskin bisa melanjutkan kuliah, sementara generasi muda juga memiliki kesempatan bekerja dan membangun usaha,” ujarnya.
Musriadi menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRK, melainkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan nyata yang harus diperjuangkan melalui kebijakan pembangunan.
Ia berharap Pemko Banda Aceh menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut melalui program konkret dengan mempertimbangkan kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan peraturan yang berlaku.
“Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti sebagai catatan reses. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan warga agar pemerintah kota menghadirkan kebijakan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Musriadi. []






