DONYAPOST, Banda Aceh — Pemulihan pascabencana di Aceh kembali mendapat sorotan. Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (10/9/2026), mempertanyakan penanganan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan kesehatan hingga transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.
Aksi tersebut kemudian direspons langsung Pemerintah Aceh. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik menemui mahasiswa dan memastikan pemerintah membuka ruang komunikasi terhadap kritik serta aspirasi masyarakat.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik di halaman Kantor Gubernur Aceh.
Taufik mengatakan pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga yang terdampak bencana.
Menurut dia, percepatan tersebut tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Namun, pemerintah mengakui proses pemulihan membutuhkan koordinasi lintas sektor dan tidak dapat dilakukan sendiri.
Taufik mengatakan Pemerintah Aceh telah mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan penanganan pascabencana. Komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga akan diperkuat untuk menindaklanjuti persoalan di lapangan.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” katanya.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” lanjut Taufik.
Dalam aksinya, mahasiswa USK membawa sejumlah persoalan yang mereka temukan dari hasil observasi di daerah terdampak bencana.
Ketua BEM USK menyampaikan masih terdapat infrastruktur dan sarana pendidikan yang rusak akibat bencana, termasuk di Gayo Lues, namun belum sepenuhnya tertangani.
Mahasiswa meminta kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena kerusakan fasilitas pendidikan berdampak langsung terhadap keberlangsungan proses belajar masyarakat terdampak.
Sorotan juga datang dari Ketua BEM Fakultas Teknik USK. Ia mempertanyakan transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Mahasiswa meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan anggaran agar publik dapat ikut mengawasi proses pemulihan.
Sementara Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti fasilitas kesehatan yang dinilai masih belum sepenuhnya pulih. Ia juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Taufik mengatakan Pemerintah Aceh telah membuka posko sebagai akses informasi bagi masyarakat terkait perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujarnya.
Menurut Taufik, aspirasi mahasiswa tidak seharusnya berhenti setelah aksi berakhir. Ia berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa terus berjalan sehingga kritik yang disampaikan dapat menjadi bagian dari pengawasan terhadap proses pemulihan.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Aksi mahasiswa USK tersebut sekaligus menempatkan Pemerintah Aceh pada tuntutan untuk tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga memastikan prosesnya dapat dipantau publik.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan SKPA dan pemerintah kabupaten/kota serta membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. []
