DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terus mempercepat rencana pembukaan kembali pelayaran Krueng Geukuh–Penang, Malaysia.
Mualem memonitor perkembangan proses tersebut dan menginstruksikan pejabat terkait bergerak cepat. Saat ini, Pemerintah Aceh tengah menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) sebagai dasar pengaturan teknis dan operasional pelayaran.
“Saat ini kita sedang menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) untuk mengatur hal-hal teknis dan operasionalnya,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis (3/9/2026).
Nurlis menjelaskan, Rapergub tersebut hanya mengatur hubungan fiskal dan korporasi antara Pemerintah Aceh dengan BUMD, dalam hal ini PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Sementara kewenangan terkait perizinan angkutan laut dan kepelabuhanan berada di bawah Kementerian Perhubungan.
Pemerintah Aceh nantinya akan memberikan penugasan yang disertai pendanaan kepada PEMA untuk menyelenggarakan pelayaran secara komersial atau business to business dengan menggandeng operator pelayaran berpengalaman.
Penugasan tersebut mengacu pada Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Pelaksanaannya memerlukan Peraturan Kepala Daerah, kajian bersama, persetujuan RUPS, serta pemisahan pembukuan.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, Mualem juga menginstruksikan tim Pemerintah Aceh membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya.
“Untuk memperlancar seluruh prosesnya,” kata Nurlis.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Tim Pemerintah Aceh berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (2 September 2026).
Tim terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Irza, Staf Khusus Gubernur Aceh Ermiadi Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, serta Kepala Biro Hukum Setda Aceh Dr Amrizal.
Mereka diterima Kepala Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Zainal Abdul Rahman dan Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri Kemenhub Gus Rional.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Aceh menyampaikan proses penyusunan Rapergub yang sedang berjalan.
“Karena itu, Pemerintah Aceh memerlukan asistensi atau masukan teknis dari Kemenhub terkait regulasi perhubungan laut sebelum Ranpergub tersebut ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya,” kata Nurlis.
Dari hasil konsultasi, Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pelayaran antarnegara Krueng Geukuh–Penang menggunakan kapal penumpang maupun kapal barang pada prinsipnya dapat segera dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan pelayaran internasional.
Kendala utama muncul jika layanan tersebut menggunakan kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang mengangkut kendaraan.
“Yang masih menjadi perhatian adalah apabila pelayaran menggunakan kapal Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) yang dapat mengangkut kendaraan. Untuk skema tersebut, sampai saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang memungkinkan kendaraan dari Indonesia dibawa masuk dan beroperasi di Malaysia, maupun sebaliknya,” kata Nurlis.
Menurutnya, pengaturan pergerakan kendaraan lintas batas membutuhkan kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia. Karena itu, layanan Ro-Ro yang membawa kendaraan memerlukan kesepakatan antarnegara sebagai dasar hukumnya.
“Pemerintah Pusat terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Malaysia untuk mendorong terwujudnya kerja sama bilateral yang dapat memberikan kepastian dan mengatur mekanisme keluar-masuk kendaraan dari dan ke Malaysia,” kata Nurlis.
Namun, kondisi tersebut tidak menghentikan persiapan pembukaan lintasan.
“Pelayaran penumpang dan barang dapat dipersiapkan terlebih dahulu, sementara untuk layanan Ro-Ro yang mengangkut kendaraan, Pemerintah Aceh akan mengikuti perkembangan kerja sama bilateral yang sedang diupayakan Pemerintah Pusat,” katanya.
Pernah Beroperasi dengan Jatra III
Pelayaran Krueng Geukuh–Penang merupakan bagian dari visi dan misi Gubernur Aceh dan telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2025–2029 melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025.
Lintasan ini sebenarnya pernah beroperasi pada 2015 menggunakan kapal Ro-Ro Jatra III yang dioperasikan PT ASDP. Saat itu, pelayaran tersebut menjadi salah satu solusi strategis untuk memperkuat rantai pasok dan konektivitas regional Aceh dalam lingkup IMT-GT. Namun operasionalnya kemudian terhenti karena faktor regulasi.
Secara historis, hubungan Aceh dengan Malaysia, khususnya Penang, telah berlangsung selama berabad-abad. Pada masa Kesultanan Aceh, kawasan utara Selat Malaka, termasuk Penang, menjadi wilayah mitra dagang utama dalam perdagangan rempah dan hasil bumi.
Jarak Krueng Geukuh–Penang yang sekitar 205 mil laut juga menjadi salah satu pertimbangan Krueng Geukuh dipilih sebagai titik masuk dan keluar menuju Penang.
Menurut Nurlis, upaya Mualem menghidupkan kembali jalur tersebut merupakan bagian dari cita-citanya untuk menggerakkan ekonomi Aceh.
Mualem telah bersurat kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Duta Besar Malaysia. Pemerintah Aceh juga berkoordinasi dengan Atase Perhubungan RI di Kuala Lumpur, Konjen RI di Penang, serta Otoritas Pelabuhan Penang.
Tim Pemerintah Aceh secara berkala menggelar pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan Custom, Immigration, Quarantine & Security (CIQS) di Pelabuhan Krueng Geukuh.
Sosialisasi bersama pengusaha juga dilakukan untuk memastikan kesiapan muatan.
“Pak Gubernur berharap dengan terbukanya penyeberangan Krueng Geukuh – Penang, maka terbukalah berbagai peluang usaha bagi rakyat Aceh,” kata Nurlis.
Ia mengatakan, berbagai komoditas Aceh nantinya dapat dibawa ke Penang sesuai kebutuhan melalui kapal penyeberangan.
“Di Malaysia banyak orang Aceh, sehingga mempermudah komunikasi untuk hubungan bisnis,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Aceh menilai dukungan regulasi dan asistensi Kemenhub diperlukan agar pelayaran Krueng Geukuh–Penang dapat terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Selain itu, kesiapan Pelabuhan Krueng Geukuh untuk melayani pelayaran internasional juga menjadi bagian penting dari persiapan tersebut.
“Tujuannya agar pelaksanaan pelayaran ini tepat sasaran dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat Aceh dan Indonesia,” kata Nurlis. []
