DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) meminta penanganan sawah terdampak bencana hidrometeorologi dipercepat. Perhatian utama diarahkan pada sekitar 16.276 hektare sawah rusak berat yang hingga kini belum mendapat penanganan.
Mualem meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Dr Azanuddin Kurnia, mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian.
“Kerahkan semua sumber daya yang ada, bangun kolaborasi dengan para pihak terutama kepada dinas kabupaten/kota, TNI, dan kelompok tani,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (3/9/2026).
Mualem juga meminta Distanbun Aceh memperkuat komunikasi dengan Kementerian Pertanian yang memfasilitasi berbagai program pertanian di Aceh.
Arahan tersebut disampaikan langsung Mualem kepada Azanuddin di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (2/9/2026). Dalam pertemuan itu, Azanuddin memaparkan perkembangan pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh pascabencana.
16.276 Hektare Jadi Perhatian
Terkait sawah rusak berat yang mencapai sekitar 16.276 hektare, Mualem meminta seluruh rencana penanganan yang telah disusun Distanbun Aceh terus dilanjutkan.
Pemerintah Aceh juga akan mengirim surat kepada Menteri Pertanian dan Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses penanganannya.
Kepada Menteri Pertanian, Mualem meminta dilakukan kajian cepat mengenai kebutuhan biaya per hektare. Perhitungan tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dilakukan.
Sementara kepada Kementerian ATR/BPN, Mualem meminta dukungan untuk mengidentifikasi dan memetakan batas lahan.
Pemetaan dinilai penting karena batas lahan sawah yang mengalami kerusakan berat umumnya sudah tidak terlihat akibat dampak bencana.
Secara umum, Mualem memandang paparan Distanbun sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan lahan pertanian yang terdampak bencana.
Mualem juga menyoroti bantuan alat mesin pertanian dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah kabupaten/kota.
Ia meminta seluruh bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan.
“Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi manfaatkan untuk mendukung semua pekerjaan para petani. Kelola dengan baik,” kata Mualem.
Selain alat mesin pertanian, bantuan benih dan bibit juga diharapkan segera memberi dampak terhadap pemulihan Aceh.
Bantuan tersebut mencakup benih dan bibit padi, jagung, kopi, kakao, kelapa dan karet yang saat ini masih dalam proses.
“Manfaatkan sebaik mungkin agar kita bisa kembali seperti sediakala bahkan kalau bisa lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Dalam laporan kepada Gubernur, Azanuddin menyampaikan serapan anggaran sektor pertanian dan perkebunan per 1 September 2026 telah mencapai sekitar 53 persen.
Ia meyakini sekitar 40.852 hektare sawah rusak ringan dan sedang dapat diselesaikan penanganannya tahun ini, termasuk berbagai kegiatan pendukung.
“Kami meminta kawan-kawan dinas kabupaten/kota terus mengawal dan mengawasi pekerjaan di lapangan,” kata Azanuddin.
Untuk pekerjaan yang ditangani langsung Kementerian Pertanian, Azanuddin meminta dinas pertanian kabupaten/kota yang belum menyelesaikan CPCL agar segera mempercepat proses tersebut.
Namun, percepatan tetap harus dilakukan dengan memenuhi kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Azanuddin juga memberikan sejumlah alternatif penanganan sawah rusak berat.
Pertama, memanfaatkan lumpur yang berada di lahan sebagai bahan galian C untuk berbagai proyek pemerintah maupun kegiatan lainnya.
Kedua, menanam tanaman muda yang sesuai dengan kondisi lahan.
Ketiga, mengolah material yang ada menjadi bahan baku bata ringan atau bata merah.
Keempat, melakukan rehabilitasi sawah rusak berat agar kembali berfungsi seperti sebelum bencana.
Dengan kondisi kerusakan yang luas, Pemerintah Aceh kini mendorong penanganan tidak hanya melalui rehabilitasi lahan, tetapi juga kolaborasi lintas sektor agar proses pemulihan pertanian berjalan lebih cepat.
Targetnya bukan sekadar mengembalikan lahan yang rusak, tetapi memastikan petani kembali memiliki lahan produktif untuk menopang ketahanan pangan Aceh. []
