DONYAPOST, Sabang — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun Kota Banda Aceh di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan keterbatasan anggaran daerah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Retret Kepemimpinan Pemerintah Kota Banda Aceh di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (18/5/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal dan diikuti para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam forum tersebut, Daniel mewakili pimpinan DPRK Banda Aceh memaparkan materi terkait dukungan legislatif terhadap pelaksanaan program pembangunan kota ke depan.
Menurutnya, pembangunan Banda Aceh tidak dapat dijalankan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pembangunan Banda Aceh tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi yang solid antara Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Daniel.
Politisi muda Partai NasDem itu menjelaskan, Banda Aceh saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari penguatan syariat Islam, penataan kota yang inklusif, pertumbuhan ekonomi, persoalan banjir, hingga penanganan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan publik yang cepat dan responsif, penguatan sektor pendidikan dan sumber daya manusia, serta pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Daniel, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks karena ekspektasi masyarakat terus meningkat, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas.
Karena itu, penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan yang berhasil lahir dari kolaborasi, bukan kompetisi,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemajuan kota tidak lahir dari banyaknya wacana, tetapi dari keberanian mengambil keputusan dan konsistensi dalam menjalankan program pembangunan.
Daniel menilai, ketika legislatif dan eksekutif berjalan dalam visi yang sama, maka pembangunan akan lebih cepat, kuat, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Daniel juga menegaskan fungsi pengawasan DPRK bukan untuk mencari kesalahan pemerintah, melainkan memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi warga.
“Perbedaan tidak boleh menghambat kepentingan warga,” katanya.
Menutup paparannya di hadapan para kepala OPD, Daniel turut menyampaikan pantun bernuansa santai yang disambut antusias peserta retret.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat kesamaan visi dan sinergi seluruh unsur pemerintah dalam membangun Banda Aceh yang lebih maju, tertata, dan sejahtera dalam bingkai syariat Islam.
