DONYAPOST, Takengon — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, Senin (20/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah terpadu pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan percepatan penanganan dampak bencana, pemulihan infrastruktur, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Agenda diawali dengan peninjauan Jembatan Bailey di Desa Karang Rejo, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah. Di lokasi tersebut, rombongan melihat langsung kondisi jembatan darurat yang menjadi akses vital mobilitas warga pascabencana.
Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut Bupati Bener Meriah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran pemerintah pusat dan daerah ini menegaskan komitmen bersama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.
Selanjutnya, rombongan bergerak ke Hunian Sementara (Huntara) Tunyang di Kecamatan Timang Gajah. Di lokasi ini, Mendagri bersama Wagub Aceh menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat korban bencana.
Penyaluran bantuan tersebut menjadi bentuk kehadiran negara dalam memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat dan pemulihan.
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan lokasi sinkhole di ruas Jalan Simpang Balik–Blang Mancung, Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Titik ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap konektivitas dan akses transportasi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan pentingnya percepatan penanganan kerusakan infrastruktur serta langkah mitigasi lanjutan guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Wagub Aceh Fadhlullah menyatakan, Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar penanganan bencana, mulai dari fase darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, berjalan cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Kunjungan Mendagri bersama Wagub Aceh ini sekaligus menegaskan sinergi kuat antara pusat dan daerah dalam merespons bencana, serta memastikan masyarakat terdampak merasakan langsung kehadiran pemerintah.
