DONYAPOST, Jakarta – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian, Sabtu (12/7/2025), di kediaman pribadi Mendagri di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung selama hampir tiga jam itu berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menyampaikan bahwa agenda ini telah direncanakan sejak lama, namun baru dapat terlaksana pada kesempatan tersebut.
“Ini merupakan momen yang sangat baik untuk berdiskusi langsung,” ujar Wali Nanggroe.
Sejumlah isu strategis dibahas, khususnya terkait pembangunan Aceh ke depan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta tata kelola pemerintahan daerah. Wali Nanggroe menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, dalam memperkuat pembangunan Aceh secara menyeluruh.
“Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini dikucurkan belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Aceh perlu ditingkatkan,” tegas Tgk. Malik Mahmud.
Ia juga menyoroti peran Kemendagri sebagai institusi strategis yang dapat memastikan APBA digunakan untuk memperkuat keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Selain itu, pertemuan turut membahas peran penting Lembaga Wali Nanggroe (LWN) sebagai pemersatu rakyat dan otoritas adat yang bersifat independen—bukan bagian dari lembaga politik atau pemerintahan.
“Lembaga ini perlu mendapat dukungan, khususnya dalam aspek finansial, agar dapat menjalankan tugas secara optimal, termasuk menjaga perdamaian pasca-MoU Helsinki,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengakui bahwa efektivitas Dana Otsus belum optimal. Ia menegaskan komitmen Kemendagri dalam mengawal capaian pembangunan nasional maupun daerah.
“Aceh adalah salah satu provinsi dengan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Jika Dana Otsus tidak diperpanjang atau tidak dikelola secara berkelanjutan, maka pembangunan Aceh bisa terdampak signifikan,” ungkap Tito.
Ia menyarankan agar Wali Nanggroe, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA segera menghadap Presiden RI guna membahas kelanjutan Dana Otsus dan arah pembangunan Aceh.
Mendagri juga menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Lembaga Wali Nanggroe, termasuk dalam rencana restrukturisasi kelembagaan keistimewaan Aceh agar lebih efektif dan efisien.
Pertemuan tersebut turut dihadiri pejabat eselon I Kemendagri, seperti Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah.
Wali Nanggroe didampingi oleh Anggota Majelis Tuha Peut Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq, dan Katibul Wali Abdullah Hasbullah. Pertemuan diakhiri dengan makan siang dan sesi foto bersama. []
