Indeks
Berita  

25.244 Warga Terkana Dampak Banjir Di Empat Kabupaten

DONYAPOST, Banda Aceh — Banjir akibat cuaca ekstrem kembali melanda empat kabupaten di Aceh dan berdampak terhadap 25.244 jiwa atau 6.601 kepala keluarga (KK).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 844 jiwa atau 265 KK masih mengungsi berdasarkan data per 18 November 2026 pukul 17.00 WIB.

Di tengah proses pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh kini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan banjir. Masa siaga darurat bencana hidrometeorologi tingkat provinsi telah ditetapkan mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Perkembangan penanganan bencana dan capaian rehabilitasi serta rekonstruksi tersebut dipaparkan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, bersama Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

Konferensi pers tersebut dipandu Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya.

Taufik menjelaskan, berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh masih berada dalam tahapan penanganan bencana dengan status berbeda. Lima daerah berstatus siaga darurat, empat berstatus darurat, dan delapan lainnya memasuki masa transisi darurat.

Sementara itu, Nagan Raya dan Aceh Besar telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banjir terbaru tercatat melanda Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Bireuen. Sejumlah rumah warga di Aceh Tamiang dan Aceh Singkil masih terendam, sedangkan banjir di sebagian wilayah Aceh Selatan mulai surut. Adapun dampak di Bireuen masih dalam pendataan.

Untuk mengantisipasi perkembangan cuaca ekstrem, Pemerintah Aceh memperkuat pemantauan wilayah rawan serta koordinasi peringatan dini bersama BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

Langkah lainnya meliputi pemetaan wilayah terdampak, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian, percepatan penyelamatan warga, serta kesiapan logistik, layanan kesehatan dan sarana pendukung.

Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan akurat turut menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan masyarakat.

Sementara itu, Safrizal ZA memaparkan sejumlah capaian rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh selama satu tahun penanganan bencana.

Pada sektor infrastruktur transportasi, pemulihan jalan nasional telah mencapai 100 persen. Seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak kini kembali berfungsi.

Untuk jalan daerah, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas telah kembali fungsional atau mencapai 94,32 persen.

Pemulihan jembatan nasional juga telah tuntas, yakni 23 dari 23 unit atau 100 persen. Namun, pemulihan jembatan daerah masih mencapai 58,93 persen, dengan 386 dari 655 unit telah kembali berfungsi.

Di sektor perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi, realisasi bantuan isi hunian mencapai 99,34 persen, bantuan jaminan hidup (Jadup) 99,09 persen, dan bantuan stimulan ekonomi 99,06 persen.

Bantuan perbaikan rumah mencakup 17.742 unit rumah rusak ringan dan 12.919 unit rumah rusak sedang, dengan total anggaran Rp653,70 miliar.

Sementara itu, Dana Tunggu Hunian (DTH) telah disalurkan seluruhnya kepada 18.422 rekening penerima.

Pemulihan pasar rakyat juga terus berlangsung. Dari 127 pasar yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar lainnya masih membutuhkan penanganan.

Pemulihan Sawah

Pada sektor pertanian, bencana berdampak terhadap 57.171 hektare lahan sawah di 19 kabupaten/kota. Pemerintah menargetkan pemulihan 31.464 hektare lahan.

Hingga 18 November 2026, sebanyak 24.322 hektare telah selesai dipulihkan atau mencapai 77,30 persen dari target.

Adapun sektor kelautan dan perikanan juga mengalami dampak cukup besar, meliputi 30.417,17 hektare tambak, 1.953 unit keramba, serta 2.077 nelayan.

Untuk infrastruktur dasar dan utilitas, Safrizal menyebutkan layanan kelistrikan telah pulih 100 persen. Seluruh 156 SPBU, 11 SPBE, 131 agen LPG, dan 3.815 BTS juga telah kembali berfungsi.

Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan percepatan. Pembangunan sumur bor baru mencapai 64,16 persen atau 920 dari target 1.434 unit. Sementara fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) mencapai 75 persen atau 54 dari target 72 unit.

Pekerjaan normalisasi sungai dan muara juga masih menjadi pekerjaan rumah. Dari target 31 sungai, baru 10 yang selesai dinormalisasi atau 32,26 persen. Sedangkan normalisasi muara baru mencapai dua dari 23 muara atau 8,70 persen.

Bantuan Rp2,12 Triliun

Dalam koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi bersama kementerian/lembaga, Pemerintah Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota pada 19 November 2026, sejumlah agenda strategis turut dibahas.

Pembahasan mencakup penyempurnaan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi, kesiapan lahan pembangunan hunian tetap, serta keberlanjutan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.

Realisasi anggaran bantuan Kementerian Sosial tercatat mencapai 99,2 persen atau Rp2,12 triliun dari pagu Rp2,14 triliun pada 2026.

Pemerintah memastikan masyarakat yang belum menerima bantuan jaminan hidup, bantuan isi hunian, dan bantuan stimulan ekonomi tetap akan dilayani secara bertahap pada tahun berikutnya.

Pemantauan berkala oleh posko wilayah juga akan terus dilakukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.

Di tengah capaian pemulihan tersebut, ancaman banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah menjadi pengingat bahwa penanganan bencana di Aceh belum sepenuhnya selesai.

Percepatan pemulihan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. []

Exit mobile version