Berita  

Mualem Beri Tenggat SKPA, Kegiatan APBA 2027 Harus Dimulai Awal Januari

DONYAPOST, Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan 11 aksi konkret yang wajib ditindaklanjuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk menuntaskan agenda pemerintahan akhir 2026 sekaligus mempercepat pelaksanaan APBA 2027.

Arahan tersebut disampaikan Mualem saat membuka Konsolidasi dan Percepatan 11 Aksi Konkret Pemerintah Aceh periode November 2026–Januari 2027 melalui Zoom Meeting, Senin (16/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pusat Pengendalian dan Koordinasi (P2K), Kompleks Kantor Gubernur Aceh, diikuti para kepala SKPA dan pejabat pengelola anggaran.

Jalannya kegiatan dipimpin Pj. Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Taqwallah, serta sejumlah pejabat terkait.

Sebelas aksi konkret tersebut dibagi dalam tiga fokus utama, yakni penuntasan APBA 2026, percepatan persiapan APBA 2027, serta penguatan kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPA.

Pada fokus pertama, Mualem meminta seluruh SKPA memastikan realisasi keuangan APBA 2026 mencapai lebih dari 95 persen, disertai penyelesaian pekerjaan fisik kegiatan.

Selain itu, SKPA diminta memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

“Realisasi keuangan APBA 2026 harus di atas 95 persen dengan penyelesaian fisik kegiatan. Kita juga harus memastikan ketersediaan dan keamanan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), serta menuntaskan Dana Transfer ke Daerah (TKD),” tegas Mualem.

Untuk percepatan APBA 2027, terdapat enam target yang harus dipenuhi seluruh SKPA dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Pertama, memastikan kelengkapan dokumen dan kegiatan. Kedua, mempercepat pengesahan anggaran sebelum 20 November 2026. Ketiga, menuntaskan penandatanganan RKA-DPA sebelum 31 Desember 2026.

Selanjutnya, penerbitan surat keputusan (SK) pengelola anggaran harus selesai sebelum 4 Januari 2027. SKPA juga diminta memulai kegiatan perdana pada awal Januari atau paling lambat sebelum 7 Januari 2027, serta menandatangani kontrak perdana sebelum 20 Januari 2027.

Dua aksi lainnya diarahkan pada penguatan kinerja perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi SKPA.

Mualem meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik sekaligus memastikan pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dan komitmen kampanye.

“Saya meminta seluruh perangkat daerah mengawal 12 layanan publik serta memastikan pemenuhan RPJMA dan komitmen kampanye,” ujarnya.

Melalui konsolidasi tersebut, Mualem menginginkan seluruh SKPA memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam memenuhi target pemerintahan. Percepatan diperlukan agar realisasi anggaran dan pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.

Usai pengarahan gubernur, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan desk finalisasi komitmen SKPA yang melibatkan pejabat pengelola anggaran dan pejabat penghubung masing-masing perangkat daerah.

Setiap SKPA diminta segera menyusun komitmen serta rencana aksi yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut atas 11 arahan tersebut. []