Berita  

MPU Aceh Dorong UMKM Segera Kantongi Sertifikat Halal

DONYAPOST, Aceh Besar — Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh Besar segera mengurus sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produk sekaligus meningkatkan daya saing di pasar.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal bagi Pelaku Usaha dan UMKM se-Kabupaten Aceh Besar yang digelar MPU Aceh di Aula Tgk. Abdullah Ujoeng Rimba, Kompleks MPU Aceh, Kecamatan Darul Imarah, Senin (16/11/2026).

Ketua MPU Aceh, Tgk. H. Faisal Ali, mengatakan penjaminan produk halal merupakan tanggung jawab moral dan kelembagaan MPU. Menurutnya, kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh bahan baku, tetapi juga seluruh tahapan produksi hingga distribusi.

“Kehalalan produk tidak hanya diukur dari bahan bakunya saja, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi, fasilitas pengolahan, hingga pendistribusiannya. Menjamin kehalalan produk bukan sekadar urusan pemenuhan regulasi atau administrasi, melainkan amanah syariat yang sangat mendasar bagi kita di Aceh,” ujarnya.

Ia menegaskan, sertifikasi halal memberikan kepastian dan perlindungan kepada konsumen muslim agar terhindar dari produk yang meragukan atau syubhat.

Karena itu, Faisal Ali mengajak pelaku usaha, khususnya UMKM dan industri kuliner, agar tidak ragu mengurus sertifikasi halal melalui LPPOM MPU Aceh maupun lembaga berwenang lainnya.

“Saya mengapresiasi para pelaku usaha yang hari ini mengikuti sosialisasi. Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan UMKM untuk tidak ragu mengurus atau memproses sertifikasi halal melalui LPPOM MPU Aceh dan lembaga berwenang lainnya,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Fata Muhammad, menyampaikan apresiasi kepada MPU Aceh atas penyelenggaraan sosialisasi tersebut.

Menurut Fata, kegiatan itu menjadi bentuk sinergi ulama dan umara dalam mengawal kehalalan produk yang beredar di tengah masyarakat sekaligus mendukung penerapan syariat Islam secara kaffah di Aceh Besar.

Ia menegaskan, sertifikasi halal bukan semata-mata pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan agama untuk memastikan makanan, minuman, serta produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi prinsip halalan thayyiban.

Selain memberikan ketenangan kepada konsumen, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM. Produk yang telah bersertifikat dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan menembus pasar lokal, nasional, hingga internasional.

“Sertifikat halal juga dapat memperluas akses pasar. Banyak ritel modern, hotel, pusat oleh-oleh hingga ekosistem pariwisata halal yang mensyaratkan sertifikat halal resmi sebagai pintu masuk produk UMKM,” kata Fata.

Ia menambahkan, proses sertifikasi juga diharapkan mendorong pelaku usaha menerapkan standar kebersihan, higienitas, dan manajemen produksi yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, lanjutnya, berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM yang memenuhi standar produksi dan memiliki sertifikat halal.

Namun, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memahami tahapan pengurusan sertifikasi halal. Karena itu, sosialisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

Kepala Sekretariat MPU Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., dalam laporannya mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem jaminan produk halal, termasuk aspek hukum dan tata cara pengurusan sertifikasi melalui lembaga resmi.

Kegiatan itu turut dihadiri para Wakil Ketua MPU Aceh, pejabat di lingkungan MPU Aceh, serta Ketua MPU Aceh Besar, Tgk. H. Nasruddin. []