DONYAPOST, Banda Aceh — Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Dr. Arif Satria, menantang ICMI Aceh mengambil peran lebih besar dalam menjawab persoalan masyarakat, terutama ancaman perubahan iklim, bencana ekologis, dan perkembangan teknologi.
Cendekiawan Muslim, menurut Arif, tidak cukup hanya melahirkan gagasan dan wacana akademis. Mereka harus mampu menghadirkan solusi konkret melalui riset, inovasi, serta kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan.
Pesan itu disampaikan Arif saat melantik Pengurus ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Aceh periode 2026–2031 di Ballroom Anggun, Hotel Kyriad Muraya Aceh, Rabu (18/11/2026).
Dalam pelantikan tersebut, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., yang juga Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, dipercaya memimpin ICMI Aceh. Ia didampingi Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si., sebagai sekretaris dan Fadhil Ilyas, S.H., M.H., sebagai bendahara.
Arif menegaskan, tantangan ICMI ke depan bukan sekadar menjalankan roda organisasi atau memimpin masyarakat, melainkan menjadi bagian dari kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan.
“ICMI tidak hanya sekadar memimpin masyarakat, tetapi lebih penting bagaimana kita merespons tantangan perubahan. Yang mampu bertahan bukanlah orang yang paling pintar atau paling kuat, melainkan mereka yang responsif terhadap perubahan,” kata Arif.
Ia mengingatkan, perubahan iklim telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya ancaman bencana ekologis.
Karena itu, penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian penting dari upaya mengantisipasi dampaknya.
Arif mencontohkan perlunya pengembangan sistem peringatan dini banjir, gempa, dan erosi untuk mengurangi risiko bencana. Ia juga menyebut teknologi air siap minum (Arsinum) yang dikirimkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Aceh Tamiang guna membantu masyarakat terdampak banjir.
Namun, ia menekankan, pendekatan sains dan teknologi harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku serta penguatan etika dan nilai keagamaan.
Menurut Arif, kesadaran menjaga lingkungan merupakan bagian dari ajaran Islam melalui konsep hablum minal alam, yakni hubungan manusia dengan alam. Kesadaran tersebut perlu mendapat perhatian yang sama dengan hubungan manusia kepada Allah dan sesama manusia.
“Hubungan manusia dengan alam juga bagian dari ketakwaan. Karena itu, saya berharap dakwah, khotbah Jumat, dan pengajian juga memberikan perhatian pada pentingnya menjaga lingkungan,” ujarnya.
Ia berharap ICMI Aceh mampu menjembatani ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam. Para cendekiawan, akademisi, dan tokoh agama diharapkan dapat menerjemahkan persoalan lingkungan serta kebencanaan ke dalam pesan yang mudah dipahami dan diterapkan masyarakat.
Selain ancaman perubahan iklim, Arif mengingatkan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi keharusan agar masyarakat tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami dan mengembangkannya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutan tertulis yang dibacakan Pj Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan ICMI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya cendekiawan Muslim dengan kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kepedulian terhadap persoalan umat.
Ia berharap ICMI tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan Aceh.
Taufik menyampaikan, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November 2025 masih menyisakan pekerjaan besar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di tengah upaya pemulihan tersebut, banjir kembali melanda beberapa daerah akibat cuaca ekstrem.
Pemerintah Aceh pun telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejak 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027 untuk memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi, dan penanganan bencana.
“Penanganan bencana, pemulihan pascabencana, dan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, organisasi kemasyarakatan, dan para cendekiawan,” demikian sambutan Gubernur Aceh.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, berharap ICMI menjadi mitra strategis dalam menyediakan kajian akademis, pemikiran konstruktif, dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mitigasi bencana serta tata kelola lingkungan.
Ketua ICMI Orwil Aceh, Mujiburrahman, mengatakan kepengurusan periode 2026–2031 akan melanjutkan program dan capaian pengurus sebelumnya. Ia menegaskan, kontribusi organisasi membutuhkan dukungan serta kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat.
Menurutnya, kemitraan lintas sektor tersebut penting agar ICMI dapat memberikan kontribusi lebih luas bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pelantikan pengurus ICMI Aceh periode 2026–2031 tersebut turut dirangkai dengan Seminar Nasional bertajuk “Bencana Aceh dan Masa Depan Ekologi: Sains, Kepemimpinan dan Keberlanjutan Pembangunan”. []






