DONYAPOST, Banda Aceh – Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, mengajak perempuan yang tergabung dalam Tuha Peut Gampong (TPG) lebih aktif mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sosial di tingkat gampong, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan keharmonisan keluarga.
Ajakan tersebut disampaikan Irwansyah dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sekitar 100 perempuan anggota TPG dari 90 gampong se-Banda Aceh di Gedung DPRK Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri anggota DPRK Banda Aceh, Syarifah Munira, serta unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh.
Irwansyah mengatakan, perempuan anggota TPG mengemban amanah yang semakin besar. Selain menjalankan peran dalam keluarga, mereka juga bertanggung jawab ikut memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di gampong.
Menurutnya, perempuan anggota TPG memiliki posisi strategis dalam menangani persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat, mulai dari KDRT, pencegahan perceraian, stunting, perlindungan anak, hingga konflik antarwarga.
Dalam RDP tersebut, Irwansyah juga menerima sejumlah masukan dari peserta. Salah satunya, masih adanya perempuan anggota TPG yang menghadapi hambatan saat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan gampong. Bahkan, sebagian mendapat anggapan bahwa perempuan TPG tidak memiliki kewenangan mengurus persoalan gampong.
Menanggapi hal itu, Irwansyah menegaskan bahwa TPG memiliki fungsi layaknya lembaga legislatif di tingkat gampong dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.
“TPG itu ibarat DPR di tingkat gampong. Karena itu, jalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai aturan, tetapi tetap jaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah gampong. Jangan sampai perbedaan pandangan justru menimbulkan konflik. Setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyelesaian persoalan di tingkat gampong akan membantu pemerintah kota mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau semua gampong memiliki semangat menyelesaikan persoalan di gampong masing-masing, seperti stunting, KDRT, konflik, judol. Ketika semua perangkat gampong bersatu untuk menyelesaikan, tentu akan membantu pembangunan kota,” lanjut Irwansyah.
Selain menyampaikan persoalan di lapangan, perempuan anggota TPG juga mengusulkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan public speaking, kemampuan menyusun produk hukum (legal drafting), serta pembekalan mengenai tugas dan fungsi TPG.
Irwansyah menilai peningkatan kapasitas tersebut penting agar perempuan anggota TPG dapat menjalankan amanah secara optimal. Ia pun meminta DPMG Banda Aceh memfasilitasi kebutuhan pelatihan dan pembekalan khusus bagi mereka.
Ia menegaskan, DPRK Banda Aceh siap mendukung upaya peningkatan kapasitas tersebut, termasuk memperjuangkan kebutuhan perempuan anggota TPG agar semakin berdaya dan mampu berkontribusi bagi kemajuan gampong.
