Berita  

Nasir Djamil Dukung Polda Aceh Berantas Penimbunan Solar Subsidi

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil

DONYAPOST, Banda Aceh — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, M. Nasir Djamil, mendukung langkah Polda Aceh memberantas penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.

Penegakan hukum dinilai penting untuk menjaga distribusi tetap lancar dan memastikan BBM tersedia bagi masyarakat yang berhak.

Dalam keterangannya kepada media ini, Selasa (27/10/2026), Nasir mengatakan solar bersubsidi berperan penting dalam menunjang transportasi, usaha, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, distribusinya harus diawasi agar tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

“Penegakan hukum terhadap praktik penimbunan BBM bersubsidi penting untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan solar tersedia bagi masyarakat yang berhak,” ujar Nasir.

Ia menilai pengawasan dan penindakan harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi kelangkaan atau antrean panjang di SPBU.

Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Aceh dilaporkan mulai menghilang sejak 19 Oktober 2026. Kondisi ini memudahkan masyarakat memperoleh solar tanpa harus menunggu lama seperti sebelumnya.

Nasir berharap situasi tersebut dapat dipertahankan melalui pengawasan distribusi dan penindakan terhadap pihak yang terbukti menimbun atau menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi.

“Pengawasan harus terus dilakukan agar persoalan serupa tidak terulang. Penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melanggar aturan,” katanya.

Selain penegakan hukum, Nasir menekankan pentingnya pelayanan SPBU yang adil, tertib, dan transparan. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara kepolisian dan instansi terkait untuk memastikan penyaluran solar sesuai ketentuan.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, Nasir berharap tindakan tegas terhadap pelaku penimbunan dapat memberikan efek jera sekaligus mencegah pelanggaran serupa.

“Penindakan harus memberikan efek jera. Yang tidak kalah penting, pengawasan distribusi harus berkelanjutan agar hak masyarakat atas BBM bersubsidi tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menegaskan, distribusi solar yang tertib dan tepat sasaran penting untuk menjaga aktivitas masyarakat serta mencegah gangguan terhadap perekonomian akibat kelangkaan dan antrean panjang. []