DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Swedia memblokir akses ChatGPT dan Claude melalui peramban di komputer pegawai mulai Senin (26/10), dengan alasan keamanan informasi.
Kebijakan yang berlaku di kantor perdana menteri dan kementerian itu mengarahkan staf menggunakan Microsoft Copilot, sementara penggunaan layanan AI tanpa perjanjian resmi dinilai berisiko terhadap keamanan data pemerintah.
Kebijakan tersebut dilaporkan Sveriges Radio dan dikonfirmasi Kantor Pemerintah Swedia kepada SVT melalui email. Namun, pemblokiran ini tidak menutup seluruh akses terhadap teknologi OpenAI dan Anthropic. Kedua model AI itu masih dapat dijangkau melalui Intric, sebuah platform internal.
Perbedaan utama Copilot dengan layanan AI yang diakses secara langsung terletak pada kontrak, pengaturan, dan kendali keamanan. Pemerintah Swedia menyatakan telah meninjau Copilot sebelum memperketat pengamanan layanan tersebut.
Direktur Digitalisasi Kantor Pemerintah Swedia, Mikael Wettercrantz, mengingatkan pegawai bahwa penggunaan layanan AI tanpa perjanjian resmi dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan informasi.
“We have seen several examples of problematic use of open AI services,” tulis Wettercrantz dalam intranet pegawai, sebagaimana dikutip Decrypt.
Kantor Pemerintah belum menjelaskan apakah model Anthropic yang tersedia melalui Microsoft Copilot juga akan diaktifkan bagi pegawai. Di Uni Eropa, model Anthropic pada Copilot dinonaktifkan secara bawaan dan memerlukan aktivasi administrator.
Sejumlah Lembaga Swedia Batasi Chatbot AI
Pembatasan penggunaan chatbot AI bukan kebijakan pertama di lingkungan pemerintahan Swedia. Menurut SVT, Badan Pajak Swedia dan Dewan Nasional Perawatan Institusional, yang mengelola rumah remaja serta fasilitas perawatan kecanduan, telah lebih dahulu memblokir layanan tersebut.
Otoritas Penegakan Swedia juga tengah menyiapkan keputusan tersendiri mengenai penggunaan chatbot. Sementara itu, audit internal di Administrasi Transportasi menemukan sekitar 10 layanan AI digunakan secara luas, dengan risiko yang dinilai bermasalah, menurut Decrypt.
Kebijakan serupa juga diterapkan di luar Swedia. Pada Februari, Parlemen Eropa menonaktifkan fitur AI di perangkat kerja karena belum dapat menjamin keamanan data.
Langkah-langkah tersebut mencerminkan perhatian lembaga publik terhadap risiko penggunaan AI, terutama ketika pegawai berpotensi memasukkan informasi sensitif ke layanan yang belum mendapat persetujuan resmi organisasi.
Kontrak dan Pengaturan Privasi Jadi Faktor Penting
Bagi pengguna pribadi, perlindungan data bergantung pada ketentuan layanan dan pengaturan akun yang digunakan. Pada akun konsumen ChatGPT dan Claude, pengaturan privasi turut menentukan apakah percakapan dapat digunakan untuk melatih model AI.
Sementara itu, kontrak layanan bisnis dapat menetapkan ketentuan khusus mengenai masa penyimpanan data, lokasi pemrosesan, serta penggunaan informasi untuk pelatihan model.
Sebuah studi yang disebut dalam laporan tersebut juga menemukan bahwa data percakapan dari sembilan chatbot AI dapat menjangkau pelacak iklan. Temuan ini menambah perhatian terhadap bagaimana informasi pengguna ditangani ketika berinteraksi dengan layanan kecerdasan buatan.
Kebijakan Swedia menunjukkan bahwa bagi lembaga pemerintah, pemilihan layanan AI bukan semata-mata persoalan kemampuan teknologi.
Kepastian kontrak, kendali atas data, dan perlindungan informasi menjadi pertimbangan utama sebelum layanan digunakan dalam pekerjaan resmi. [dbs]
