DONYAPOST, Banda Aceh — Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus berlanjut. Hingga 9 Oktober 2026, sebanyak 20.770 dari target 20.803 unit hunian sementara (huntara) telah selesai dibangun.
Seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak juga telah kembali berfungsi.
Data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera itu menunjukkan penyediaan hunian sementara hampir tuntas. Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) dan pemulihan sejumlah infrastruktur daerah masih berlanjut.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengatakan pemerintah terus mengintensifkan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
“Ini kan menjadi bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah pusat tidak tinggal diam dengan peristiwa bencana Sumatera. Dan kita sudah bekerja betul-betul masif di tahap rehab dan rekon ini,” kata Tito, Sabtu (10/10).
Dari 20.803 unit huntara yang direncanakan, sebanyak 20.770 unit telah selesai dibangun atau sekitar 99,8 persen. Sebanyak 20.728 unit di antaranya sudah dihuni masyarakat.
Sementara itu, pembangunan huntap di tiga provinsi terdampak masih berlangsung. Dari target 57.027 unit, sebanyak 2.103 unit telah selesai dibangun dan 1.844 unit lainnya masih dalam pengerjaan.
Pembangunan huntap menjadi bagian penting dari pemulihan jangka panjang, terutama bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.
Di sektor infrastruktur, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional terdampak telah kembali berfungsi.
Pemulihan jalan dan jembatan daerah belum sepenuhnya tuntas. Dari 2.421 ruas jalan daerah terdampak, sebanyak 2.291 ruas telah kembali berfungsi. Sementara itu, 827 dari 1.184 jembatan daerah terdampak telah kembali berfungsi.
Pembangunan jembatan juga melibatkan Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Berdasarkan rekapitulasi laporan Satgas PRR, sebanyak 590 jembatan dari berbagai kategori yang dikerjakan kedua institusi tersebut telah selesai dibangun.
Pemulihan konektivitas diperlukan untuk mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Rumah Sakit dan Puskesmas Kembali Beroperasi
Di sektor kesehatan, seluruh 87 rumah sakit pemerintah terdampak di tiga provinsi dilaporkan telah kembali beroperasi. Begitu pula 867 puskesmas terdampak yang kini kembali melayani masyarakat.
Sebagian fasilitas kesehatan masih menggunakan bangunan modular atau lokasi pelayanan sementara sebagai penyesuaian pascabencana.
Kegiatan Belajar Mengajar Kembali Berjalan
Pemulihan juga berlangsung di sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar telah kembali berlangsung di seluruh 4.922 sekolah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebanyak 4.823 sekolah telah menggunakan bangunan sekolah asal, sedangkan 99 sekolah lainnya masih memanfaatkan ruang kelas darurat. Berdasarkan data tersebut, tidak ada sekolah yang masih melaksanakan kegiatan belajar di tenda atau menumpang di lokasi lain.
Meski kegiatan belajar telah kembali berjalan, penggunaan ruang kelas darurat menunjukkan bahwa pemulihan fisik sejumlah sekolah masih perlu dilanjutkan.
Sebagian Tempat Ibadah Kembali Digunakan
Di sektor keagamaan, sebanyak 1.558 dari 1.593 tempat ibadah terdampak di tiga provinsi telah kembali beroperasi, berdasarkan data Kementerian Agama.
Berfungsinya kembali tempat ibadah turut mendukung pemulihan aktivitas keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat di wilayah terdampak.
Pemulihan Masih Berlanjut
Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sejumlah indikator pemulihan pascabencana telah menunjukkan kemajuan. Huntara hampir seluruhnya selesai dibangun, infrastruktur nasional kembali berfungsi, dan layanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan telah berjalan kembali.
Namun, pekerjaan belum sepenuhnya tuntas. Pembangunan huntap masih berada pada tahap awal dibandingkan target keseluruhan, sementara ratusan ruas jalan dan jembatan daerah belum kembali berfungsi.
Karena itu, keberhasilan pemulihan tidak hanya ditentukan oleh jumlah hunian dan fasilitas yang selesai dibangun, tetapi juga oleh kepastian warga memperoleh tempat tinggal permanen serta pulihnya akses infrastruktur dan layanan dasar secara menyeluruh. [ril]
