DONYAPOST, Calang — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh membahas wacana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembahasan tersebut berlangsung saat Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe melakukan kunjungan kerja kepada Bupati Aceh Jaya Safwandi di Ruang Kerja Bupati Aceh Jaya, Senin (5/10/2026).
Selain pembiayaan gaji PPPK, pertemuan membahas pengelolaan keuangan daerah, Transfer ke Daerah (TKD), penguatan kapasitas fiskal, serta alternatif sumber pembiayaan pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.
Bupati Aceh Jaya Safwandi mengatakan sinergi dengan KPPN Meulaboh penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Koordinasi dan sinergi dengan KPPN sangat penting bagi kami, terutama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan optimal sekaligus mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Safwandi.
Menurutnya, Pemkab Aceh Jaya akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, serta memperkuat kapasitas fiskal agar ruang pembiayaan pembangunan tetap terjaga.
Terkait pembiayaan gaji PPPK, Safwandi mengatakan pembahasan skema tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga ruang fiskal daerah.
“Pembahasan mengenai skema pembiayaan gaji PPPK menjadi bagian penting dalam upaya menjaga ruang fiskal daerah agar tetap sehat dan mampu membiayai program prioritas pembangunan,” katanya.
Sementara itu, Kepala KPPN Meulaboh Syahrawi Munthe mengapresiasi kinerja Pemkab Aceh Jaya dalam pengelolaan TKD.
“Pemda Aceh Jaya merupakan salah satu pemerintah daerah di Aceh yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan TKD,” ujar Syahrawi.
Ia mengatakan capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengelolaan fiskal yang efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada hasil pembangunan.
Syahrawi juga menyampaikan bahwa KPPN Meulaboh terus memperkuat perannya sebagai financial advisor dan regional chief economist untuk memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan.
“Potensi ekonomi unggulan daerah perlu terus diidentifikasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah,” katanya.
Pertemuan itu juga membahas berbagai sumber pembiayaan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan Aceh Jaya, termasuk hasil monitoring dan evaluasi penyaluran TKD.
Wacana pengalihan pembiayaan gaji PPPK melalui APBN dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap APBK sekaligus menjamin kelancaran pembayaran hak para PPPK. Namun, penerapannya tetap bergantung pada kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Jaya H. Masri, S.E., M.Si., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Inspektur Inspektorat Aceh Jaya, Kepala Dinas PUPR Aceh Jaya, serta Kepala DPMPKB Aceh Jaya.
Pemkab Aceh Jaya berharap penguatan hubungan kelembagaan dengan KPPN Meulaboh terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan fiskal, optimalisasi TKD, pengembangan potensi ekonomi, dan penyusunan strategi pembiayaan pembangunan daerah.
Sinergi tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memperkuat kemampuan Pemkab Aceh Jaya dalam membiayai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. []
