DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi, terutama menjelang periode curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
Hal itu disampaikan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST, M.Si., dalam Diskusi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah, Rabu (30/9).
Taufik didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Ir. T. Robby Irza, S.SiT, MT. Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., Asisten Deputi PRB Dr. Andre Notohamijoyo, para pakar kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran SKPA terkait.
Taufik mengatakan, diskusi tersebut penting untuk menyinkronkan langkah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sekaligus membahas berbagai persoalan di lapangan yang perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, percepatan rehab-rekon perlu menjadi perhatian karena Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun.
“Kita harapkan proses rehab-rekon ini bisa terus dipacu dan kami mohon juga masukan serta evaluasi terkait hal ini dari Kemenko PMK, agar penanganan bencana dapat berjalan lebih baik dan masyarakat segera pulih,” ujar Taufik.
Sementara itu, T. Robby Irza melaporkan sejumlah persoalan yang masih menjadi fokus dalam proses pemulihan. Di antaranya penyelesaian lahan hunian tetap (huntap), pengoptimalan posko di kabupaten/kota, normalisasi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, serta penguatan standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan di daerah.
Robby juga menekankan pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehab-rekon yang dilaksanakan kementerian/lembaga. Sinkronisasi data, kata dia, diperlukan agar pemerintah kabupaten/kota memiliki informasi utuh mengenai program yang sedang berjalan sehingga potensi tumpang tindih program dapat dicegah.
Selain itu, Robby melaporkan perkembangan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) yang terus didorong percepatannya.
Deputi Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, mengatakan pemerintah pusat telah membentuk tim pengarah dan tim pakar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.
Tim tersebut diharapkan memberikan masukan strategis agar proses pemulihan pascabencana berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kita harus bersama-sama bergerak membangun kembali Aceh dan masyarakatnya, sambil tetap siaga mengantisipasi potensi bencana berikutnya,” kata Lilik.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan pendampingan dan pengawalan pelaksanaan rehab-rekon berjalan dengan baik. Berbagai isu sensitif dalam proses pemulihan, menurutnya, juga perlu dikawal bersama agar penanganannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam diskusi tersebut, tim pakar kebencanaan turut menyampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi untuk memperkuat langkah strategis penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. []
