DONYAPOST, Banda Aceh — Pemerintah Aceh menyampaikan jawaban atas pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025. Dalam laporan tersebut, pendapatan Aceh terealisasi Rp10,70 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp10,65 triliun.
Jawaban Pemerintah Aceh itu disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau Dek Fadh dalam Rapat Paripurna DPRA, Kamis (27/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan diikuti Ketua DPRA Zulfadhli.
Rapat turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Ruddi Setiawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Teuku Rahmatsyah, unsur Forkopimda Aceh, anggota DPRA, serta para kepala SKPA dan kepala biro di lingkungan Pemerintah Aceh.
Dek Fadh menyampaikan apresiasi terhadap berbagai pendapat, masukan, dan rekomendasi Banggar DPRA. Menurutnya, evaluasi tersebut penting untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sekaligus memperkuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
“Pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi dasar keberhasilan pembangunan Aceh. Hubungan harmonis yang bersinergi selama ini semoga dapat terus kita pertahankan untuk mewujudkan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Aceh,” ujar Dek Fadh.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBA 2025, pendapatan Aceh terealisasi Rp10,70 triliun atau 100,08 persen dari target Rp10,69 triliun.
Sementara belanja terealisasi Rp10,65 triliun atau 95,42 persen dari target Rp11,16 triliun.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan terealisasi Rp530,39 miliar atau 100,02 persen dari target Rp530,26 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp59,28 miliar atau 102,21 persen dari target Rp58 miliar.
Dari keseluruhan realisasi tersebut, SiLPA APBA 2025 tercatat Rp518,46 miliar.
PAA Tembus Rp2,71 Triliun
Pendapatan Asli Aceh (PAA) juga mencatat realisasi positif. Pada 2025, PAA mencapai Rp2,71 triliun atau 100,22 persen dari target Rp2,70 triliun.
Pendapatan tersebut berasal dari pajak, retribusi Aceh, hasil pengelolaan kekayaan Aceh yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli Aceh yang sah.
Pemerintah Aceh menyebut sejumlah strategi terus dilakukan untuk memperkuat penerimaan pajak. Di antaranya memperluas basis penerimaan, memperkuat pemungutan dan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat peran UPTD, serta mengoptimalkan penerimaan dari pemanfaatan aset dan zakat, infak, dan sedekah.
Namun, realisasi retribusi Aceh masih berada di bawah target. Pada 2025, retribusi terealisasi Rp684,77 miliar atau 96,67 persen dari target Rp708,33 miliar.
Sementara lain-lain PAA yang sah justru melampaui target. Realisasinya mencapai Rp258,73 miliar atau 144,92 persen dari target Rp178,53 miliar.
Dana transfer dari Pemerintah Pusat terealisasi 100,01 persen.
Belanja Tidak Terserap Seluruhnya
Pemerintah Aceh menjelaskan, realisasi belanja yang mencapai 95,42 persen dipengaruhi sejumlah faktor.
Di antaranya sisa pengadaan barang dan jasa, paket pekerjaan fisik dan nonfisik yang tidak terealisasi akibat bencana banjir, belum adanya regulasi pembiayaan pada Baitul Mal Aceh, serta keterbatasan pagu anggaran untuk sejumlah kegiatan.
Pada pengelolaan aset, Pemerintah Aceh menyatakan akan terus memperkuat tertib administrasi, pengamanan, sertifikasi, pemanfaatan, dan optimalisasi aset daerah.
Komitmen tersebut juga mencakup tindak lanjut terhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, khususnya terkait barang persediaan.
Dek Fadh juga menjelaskan bahwa SiLPA 2025 sebesar Rp518,46 miliar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2024, SiLPA tercatat Rp530,26 miliar. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp11,80 miliar.
Menurut Dek Fadh, berbagai pendapat, usul, dan saran yang disampaikan anggota DPRA merupakan bentuk keseriusan dalam menjalankan amanah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Pemerintah Aceh, kata dia, akan menjadikan masukan tersebut sebagai bahan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.
Ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk dampak bencana hidrometeorologi.
Namun, Pemerintah Aceh memastikan upaya untuk memenuhi harapan masyarakat akan terus dilakukan secara optimal. []
